RADAR JOGJA – Setelah letusan pada 21 Juni 2020, terjadi penggembungan pada Merapi. Laju penggembungan mencapai 0,5 cm per hari. Penggembungan ini terjadi di sebelah barat daya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magelang Edy Susanto. (AHMAD SYARIFUDIN/RADAR JOGJA)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Magelang Edy Susanto menjelaskan, ada kemungkinan tipe letusan seperti 2006 silam. Maka dari itu, pihaknya saat ini mengacu pada data desa yang terdampak di tahun tersebut untuk mempertajam mitigasi. Ia menjelaskan, pola pengungsian desa penyangga tidak diubah sekalipun dalam masa pandemi Covid-19.

“Desanya tetap sama. Tidak membuat konsep baru. Tetap di titik yang dilatih selama ini. Tapi kami atur lagi kalau melebihi kapasitas dialihkan,” jelasnya.
Kapasitas tempat pengungsian dibatasi hanya sekitar 50 persen. Hal ini dilakukan agar pengungsi dapat melakukan pembatasan sosial. Pihaknya saat ini sedang berupaya mencari tempat pengungsian alternatif berupa fasilitas umum yang belum dioptimalkan. Selain itu, pihaknya juga akan mendata mana yang bisa mengungsi keluarga satu ke keluarga yang lain.

Kekhawatiran pengungsian jadi kluster penyebaran virus sempat mengemuka saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung pada 16 Juli lalu. “Nanti bagaimana kalau menerima pengungsi malah kena Covid-19. Maka kami perlu latih. Sister village tetap tidak ada yang berubah,” jelasnya.

Berpatokan pada dampak letusan Merapi 2006 silam, terdapat sebelas desa, diantaranya Sengi, Paten, Krinjing, Keningar, Kalibening, Sumber, Ngargomulyo, Mangunsoko, Wates, Ngargosoko, dan Kaliurang. Mangunsoko dan Wates merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB) II. ”Sedangkan selebihnya merupakan KRB III,” jelasnya.

Edi mengungkapkan, para warga merasa takut untuk melakukan simulasi bencana dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, pihaknya hanya akan melakukan simulasi dengan tim tanpa melibatkan masyarakat. “Dari simulasi itu nanti bisa dilihat kekurangannya apa,” jelasnya. (asa/bah)