RADAR JOGJA – Pemkot Jogja membuka kesempatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Ada tiga jabatan yang saat ini kosong yakni, Staf Ahli Wali Kota Bidang Umum, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, beberapa pejabat eselon II sekarang, kami minta untuk melakukan asesmen. Terutama yang sudah hampir 2 tahun asesmen terakhir. ”Ini untuk penempatan dengan proyeksi pada saat SOTK (struktur organisasi dan tata kerja),” katanya Selasa(28/7).

HP menjelaskan dalam rangka penataan SOTK yang baru tersebut ada tiga kemungkinan perombakan nomenklatur dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD). Diantaranya ada beberapa dinas yang dipisah, beberapa dinas yang digabung, maupun beberapa penempatan dan alokasi PNS akan dilakukan restrukturisasi. “Karena kami nanti ada pengisian terhadap tiga pejabat dinas yang sekarang diisi oleh Plt. Kemudian perlu ada mutasi, promosi. Ketika promosi berarti ada lelang,” ujarnya.

Seleksi terbuka ini untuk mendapatkan posisi-posisi jabatan yang diharapkan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi PNS itu sendiri. Sehingga, asesmen atau penilaian pejabat eselon II dalam rangka menyegarkan kembali kemampuan masing-masing PNS sesuai dengan kompetensinya. “Bisa jadi nanti kami isi yang hanya pindahan-pindahan saja. Belum tentu pindahan-pindahan itu dari kapasitas kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing orang, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki untuk posisi-posisi yang ada,” jelasnya.

Berdasarkan pengumuman tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Jogja Tahun 2020 ada ketentuan dan persyaratan umum serta khusus. Salah satunya harus berstatus sebagai PNS. Dan persyaratan khusus beberapa diantatanya tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi pengurus atau anggota partai politik. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma (D-IV).

Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 tahun. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan administrator atau eselon III A paling kurang 2 tahun, eselon III B paling kurang 3 tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling kurang 2 tahun. Selain itu, usia paling tinggi 56 tahun pada saat penetapan pelantikan, dan lain-lain. “Makanya asesmen ini dalam rangka untuk melihat cocok tidaknya seseorang ditempatkan di tempat tertentu. Termasuk beberapa yang memang layak masuk Dinkes ya kami pindah. Tapi kalau tidak ada yang layak harus kita biding lelang,” imbuhnya. (wia/bah)