RADAR JOGJA – Pemkab Bantul memastikan anggaran penanggulangan bencana kekeringan aman, tidak terkena refocusing. Sehingga, masyarakat yang mengalami kekeringan dapat meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul untuk sumber daya air.

Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto menyebut, anggaran kekeringan termasuk anggaran rutin. Jumlahnya sekitar Rp 40 juta sampai Rp 50 juta. Kendati tidak menyebut angka secara rinci, dana belanja tidak terduga (BTT) yang masuk ke BPBD masih ada. ”Dana BTT itu termasuk hasil refocusing untuk penanganan Covid-19,” jelas Daryanto usai bakti sosial di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal AL) Jogjakarta di Samas Selasa (28/7).

Dikatakan, dana DTT dapat dimanfaatkan untuk menangani semua bencana. Pandemi Covid-19, termasuk bencana yang bukan dari alam. Saat ini, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menangani Covid-19, karena tidak ada bencana alam.

Puncak kemarau akan terjadi di bulan Agustus. BPBD Bantul telah menerima peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pihaknya bersama forum pengurangan risiko bencana (FPRB) melakukan pendataan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Disebutkan, Bantul bagian timur sebagai kawasan yang paling rawan kekeringan. Sebab kawasan itu merupakan wilayah perbukitan seribu. Saat ini, BPBD pun sudah menerima permintaan dropping air ke salah satu wilayah di kawasan tersebut. “Dari Dusun Nogosari, Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul,” ucapnya.

Sementara wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan adalah Piyungan, Dligo, Pleret, Pundong, sebagian Pandak, sebagian Pajangan. “Semoga tidak terjadi. Tapi kalau pun terjadi kami siap membantu,” sebutnya.

Sebelum mengajukan permohonan, Dwi meminta warga menyiapkan tempat penampungan air. Sehingga, petugas tidak harus melakukan dropping air dari rumah ke rumah. “Sekaligus data jumlah warga yang membutuhkan bantuan air. Agar petugas dapat memperkirakannya dengan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, kekeringan mulai dirasakan oleh warga di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul. Ketua Komunitas Pemulung TPST Piyungan Maryono mengatakan, meski telah merasakan musim kemarau, namun pasokan air warga tetap ada. Sebab, semua warga di sekitar TPST Piyungan sudah beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul. “Kami tidak menggunakan air sumur. Karena sudah tercemar limbah,” ujarnya. (cr2/bah)