RADAR JOGJA – Uang lelah dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk rumah sakit rujukan Covid-19, RSUD Wonosari sudah turun. Besaran pagunya mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Wonosari, Heru Sulistyowati mengatakan, selain dari BTT uang lelah juga berasal dari APBD. Untuk APBD sendiri telah ditransfer ke nomor rekening nakes masing-masing.“Pagu BTT uang lelah untuk RSUD Wonosari Rp 1, 5 miliar dan sudah realisasi 202.330.000,” kata Heru saat dihubungi Senin (27/7).

Khusus uang lelah non nakes dan sebagian nakes, menurutnya langsung ditansfer ke masing karyawan yang langsung menangani Covid-19 yang tidak bisa diajukan ke insentif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. “Jumlah nakes dan non nakes (penerima uang lelah) tidak hafal, tiap bulan beda-beda,” ujarnya.

Selain uang lelah, kata Heru, juga bakal menerima insentif. Insentif dari Kemenkes sudah turun di pemkab. Hanya, baru Maret dan April, masih proses regulasi, dan dokumen di BKAD dan dinas kesehatan (dinkes) untuk bisa di salurkan ke masing-masing nakes. “Hari Rabu, mekanisme transfer insentifnya mau dirapatkan di RR (ruang rapat) 1 Setda Gunungkidul,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, uang lelah beda dengan insentif karena itu merupakan kompensasasi tambahan ketugasan dalam rangka penanganan Covid-19 termasuk non nakes. “Insentif untuk kriteria penerima dan ketentuan hitungannya sudah rigid dari pusat hanya untuk nakes,” kata Saptoyo.

Ditanya mengenai besaran nominal insentif, dia mengaku tidak memegang data karena ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengajuan RAB ke BKAD makro, dan realisasi sangat dinamis. Menurutnya yang tahu persis progressnya dinkes dan RSUD. “Aturan juga dinamis soalnya,” ungkapnya.

Dibagian lain,  Kepala Dinkes Gunungkidul, Dewi Irawati mengatakan, proses dana turun dari pusat ke kas daerah, baru dibagikan ke fasilitas kesehatan (faskes). Berdasarkan informasi yang diterima, anggaran insentif sudah turun ke kas daerah sebesar 60 persen. “Untuk pastinya ini wewenangnya BKAD. Dan ini sedang proses di BKAD,” kata Dewi. (gun/bah)