RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menerbitkan Surat Edaran Nomor 003/01769 tentang peniadaan malam tirakatan dalam rangka Proklamasi ke 75 Republik Indonesia. Berlaku untuk tingkat kabupaten hingga desa. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sleman Harda Kiswaya memastikan aturan berlaku tegas. Kebijakan ini merupakan skema meminimalisir persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Pemkab Sleman terus melakukan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19. Khususnya di wilayah

Kabupaten Sleman,” jelasnya, Selasa (28/7).

Mantan Kepala BKAD Pemkab Sleman ini meyakini langkah ini efektif untuk meminimalkan penyelenggaraan acara. Baik oleh jajaran pemerintah maupun oleh masyarakat. Khususnya yang menghadirkan massa.

Pertimbangan meniadakan malam tirakatan menurutnya tepat. Apalagi kegiatan ini berpotensi mendatangkan banyak orang. Tentunya menjadi kendala dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Padukuhan, maupun RT/RW ditiadakan untuk tirakatnya. Mengurangi berkumpulnya orang banyak,” katanya.

Walau begitu Harda memahami adanya penolakan karena tirakatan telah membudaya di kalangan masyarakat sebagai bentuk perayaan atas Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

“Tetapi kalau mau mengadakan maka itu menjadi laporan kepada gugus tugas desa, kecamatan dan polsek setempat. Tanggungjawab pengawasan ada di desa dan kecamatan,” ujarnya. (dwi/tif)