RADAR JOGJA – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyebut harga hewan kurban relatif stabil serta tak terjadi fluktuasi secara tajam menjelang perayaan Idul Adha. Namun, daya beli masyarakat mengalami penurunan sekitar 20 hingga 30 persen.

Asek III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIJ Tri Saktiyana menjelaskan, ketersediaan hewan kurban tahun ini mencukupi. Jumlahnya mencapai 208 ribu ekor, baik untuk sapi maupun kambing. “Harganya relatif stabil, tetapi memang akan turun pembeliannya. Harga jual ternak sapi Rp 44.000-Rp 48.000 per kg berat hidup,” ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk melakukan pemotongan di rumah potong hewan (RPH) selama masa pandemi Covid-19. Namun karena RPH tak mampu menampung seluruh hewan ternak, masyarakat bisa menyembelih secara mandiri. “Sebelumnya harus mengajukan izin dan mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat,” katanya.

Dia melanjutkan, sebanyak 826 aparatur sipil negara (ASN) akan diterjunkan untuk memantau proses penyembelihan di RPH maupun tempat pemotongan lain. Terdiri atas Petugas Penyuluh Peternakan (PPL), Paramedis Kesehatan Hewan, dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

“Bertugas mengawal dan mengawasi, mulai penjualan sampai proses penyembelihan hewan kurban harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan Covid-19,” jelasnya.

Adapun persiapan mitigasi risiko pada RPH meliputi pengaturan kepadatan pekerja dan jarak minimal satu meter antarpekerja, penggunaan kipas angin untuk mengurangi potensi penularan virus melalui udara, ketersediaan alat pelindung diri (APD) maupun cuci tangan, edukasi kepada pekerja, serta pembersihan dan disinfeksi peralatan sebelum dan setelah digunakan. “Setiap pekerja SOP untuk membersihkan diri sebelum kontak dengan anggota keluarga atau orang lain,” tambahnya.

Hewan kurban yang disembelih pun harus memenuhi syarat kesehatan. Panitia perlu memastikan ternak-ternak memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Puskeswan.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, selain pengawasan, Pemprov DIJ juga menambah pos lalu lintas ternak. Pengadaan pos sendiri telah dilakukan sejak virus anktraks merebak beberapa waktu lalu. “Hewan ternak dari luar daerah memang tidak dibatasi. Namun harus ada SKKH dan sudah diperiksa di Puskeswan,”  tambahnya.

Lebih jauh pihaknya berencana menambah kapasitas RPH di DIJ. Sebab hasil pemantauan di RPH Segoroyoso dan Giwangan, kapasitasnya terbatas.  Di sekitar RPH Segoroyoso sendiri masih ada lahan seluas 7.000 meter persegi dan akan dimaksimalkan untuk memperluas area RPH. “Segoroyoso sehari maksimal 12 sapi yang dipotong. Kalau Giwangan 40-an,” jelasnya.

RPH Giwangan dan Segoroyoso sendiri tidak melayani permintaan pemotongan daging hewan kurban yang berasal dari luar wilayah. Ini disebabkan keterbatasan kapasitas dan petugas yang ada. (tor/laz)