RADAR JOGJA – Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih memastikan operasional desa wisata melalui kajian mendalam. Pertimbangan utamanya adalah agar tak ada resistensi dari warga kampung. Ini karena desa wisata berdampingan langsung dengan hunian warga.

Permasalahan resitensi, lanjutnya, bukanlah masalah kecil. Penolakan dari warga merupakan wujud proteksi diri. Terutama terhadap warga luar kampung yang memiliki potensi membawa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Apabila tak dikelola maka rentan terjadi konflik dalam dunia wisata.

“Resistensi masih cukup tinggi di masyarakat. Kalau dibuka, banyak penduduk yang belum paham dan takut sekali. Itulah mengapa desa wisata memilih buka paling akhir karena tidak terjadi resistensi oleh masyarakat,” jelasnya ditemui di Museum Gunung Merapi, Jumat (24/7). 

Masa menunggu diisi dengan perbaikan sarana dan prasarana. Khususnya yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Tak hanya oleh pengelola tapi juga warga mendiami desa wisata.

Sudarningsih memaklumi masih adanya resistensi. Menurutnya penolakan adalah bentuk sikap yang wajar. Terlebih ancaman dari Covid-19 masih cukup tinggi. Potensi penularan dan persebaran virus yang berkembang di Wuhan Tiongkok ini masih sangat terbuka.

“Desa wisata sudah terkondisi cukup lama, termasuk sosialisasi. Tapi dari pengelola memang ingin terakhir. Melihat perkembangan kalau kasus sudah landai. Mereka hati-hati sekali,” katanya.

Ketua Forkom Desa Wisata Kabupaten Sleman Yogantoro mengakui para pengelola desa wisata tak ingin gegabah. Mereka sepakat untuk menunggu situasi yang lebih kondusif. Berupa landainya angka kasus positif Covid-19 di Jogjakarta.

Tercatat saat ini ada 60 desa wisata di Kabupaten Sleman. Dari total tersebut, 14 diantaranya siap beroperasi dengan protokol Covid-19. Namun seluruhnya tetap belum membuka aktivitas wisata. Termasuk menawarkan reservasi kepada calon tamu. 

“(Angka kasus Covid-19) Jogja naik lagi, lalu masih tunggu tanggap darurat selesai atau tidak. Secara terbatas  memang sudah bisa tapi tetap menunggu,” ujarnya dihubungi melalui sambungan telepon.

Walau begitu sebuah standar operasional prosedur (SOP) telah disusun. Salah satunya adalah pembatasan jumlah tamu yang menginap. Satu tempat tidur hanya untuk satu tamu kecuali keluarga.

Persiapan lain adalah sajian kuliner bagi tamu. Mulai dari pengolahan dan penyajian mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Lalu untuk atraksi wisata menerapkan ratio 1 : 5. Artinya untuk satu kegiatan wisata maksimal diikuti oleh 5 wisatawan.

Desa wisata juga menerapkan sistem reservasi guna mengontrol jumlah kunjungan dalam kurun waktu yang sama. Skema ini dapat melakukan pembatasan jumlah pengunjung. 

“Kalau reservasi bisa batasi sehingga tidak berkerumun. Jadi kalau ada 100 orang (wisatawan) masih tertangani dengan reservasi. Selain itu desa wisata kan wilayahnya luas jadi bisa disebar,” kata pria yang juga menjabat pengelola Desa Wisata Pentingsari Cangkringan ini.

Dia mencontohkan Desa Wisata Pentingsari. Secara fisik desa yang berada di Kecamatan Cangkringan ini telah siap. Hanya saja masih ada keraguan dari pengelola maupun warga untuk operasional normal.

Desa Wisata Pentingsari, lanjutnya, telah menjalani simulasi sebanyak dua kali. Evaluasi yang muncul adalah psikis masyarakat. Berupa keraguan bahkan resitensi bagi tamu yang akan menginap. Sementara untuk protokol kesehatan secara fisik telah ideal. 

“Psikis ke masyarakat pelan-pelan butuh waktu lagi. Belum buka untuk publik, pengajuan verifikasi mungkin awal Agustus,” ujarnya.

Yogantoro tak menampik adanya pembatalan reservasi. Terutama pemesanan saat kasus Covid-19 terus meningkat. Semua tamu memilih untuk memundurkan bahkan membatalkan menginap. 

“Ini ada info September mulai ada kegiatan. Sebenarnya pengelola dan tamu juga masih ragu-ragu. Tapi tetap lihat perkembangan situasi kasus Covid-19 di Jogjakarta,” katanya. (dwi/tif)