RADAR JOGJA – Penambahan kasus positif Covid-19 di DIJ yang terus bertambah dalam beberapa hari terakhir. Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja menyoroti kebijakan yang tertuang dalam surat edaran (SE) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja Nomor 510/4112 tertanggal 15 April 2020 tentang panduan operasional toko swalayan selama masa tanggap darurat bencana Covid-19.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di 25 titik minimarket berjejaring sudah banyak yang menyalahi aturan SE tersebut. Diantaranya, ada yang buka operasional sebelum waktu yang ditentukan. Menyediakan kursi yang berpotensi menjadi sarana pengunjung untuk berkumpul. Sampel yang dikelilingi itu terutama berada di Jogja selatan rata-rata buka ada yang dari jam 07.00 dan 09.00. “Katanya sudah hampir dua pekan ada yang buka jam 7 sebelumnya jam 10,” kata Anggota Komisi B, DPRD Kota Jogja, Nurcahyo Nugroho Kamis (23/7).

Nurcahyo menjelaskan kebijakan pembatasan jam operasional minimarket tersebut penting dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan penularan Covid-19. Sehingga, Pemkot Jogja dinilai perlu adanya tindakan tegas bagi yang melakukan pelanggaran. Dia memberi masukan supaya pembatasan jam operasional toko jejaring dimasa pandemi ini sebaiknya dapat dilanjutkan kedepannya. “Karena tentu kita semua tidak ingin muncul klaster-klaster baru covid-19 di Kota Jogja,” ujarnya.

Selain pembatasan jam operasional untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Juga untuk mendukung program nasional “Belanja di Warung Tetangga”. Serta melihat momentum bahwa dalam kondisi pandemi ini semangat gotong royong di masyarakat sudah tumbuh dan mulai muncul kembali kebiasaan untuk belanja di warung tetangga. “Jadi dengan adanya pembatasan jam itu pilihan tempat belanja masyarakat lebih bervariasi. Dengan begitu dapat menjaga daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan adanya komitmen untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM yang tertuang melalui peraturan daerah. Oleh karena itu, komisi B berupaya mendorong adanya perda mengenai minimarket berjejaring. “Ini agar pemkot Jogja memiliki konsep yang jelas mengenai izin, kuota, serta jam operasional toko jejaring,” jelasnya.

Dalam kebijakan SE tersebut terdapat pembatasan jam operasional toko dan swalayan termasuk minimarket berjejaring yakni pukul 10.00-21.30. Diantaranya juga mengatur penggunaan masker untuk semua karyawan, pembatasan jarak antara konsumen dengan kasir atau physical distancing, penyediaan tempat cuci tangan dan tidak menyediakan tempat duduk. “Tidak berlama-lama dalam belanja serta memberikan layanan belanja secara daring,” tambahnya. (wia/bah)