RADAR JOGJA – Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi memastikan belum ada arahan terkait keberlangsungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jajarannya masih menunggu arahan dari Pemerintahan Provinsi DIJ dan pemerintah pusat. Apakah tetap lanjut atau berganti menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Walau begitu, Heroe memastikan tak ada kendala terkait perubahan tersebut. Dia memastikan kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Jogja tetap optimal. Baik untuk pemetaan maupun penanganan kasus Covid-19.

“Kami belum tahu, memang pembubaran (Gugus Tugas Covid-19) di tingkat pusat tapi di daerah belum tahu apa yang akan dikerjakan. Masih menunggu petunjuk dari pusat apakah menyesuaikan atau seperti apa,” jelasnya ditemui di Balai Kota Pemkot Jogja, Rabu (22/7).

Untuk saat ini Kota Jogja telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Kebangkitan. Struktur ini telah menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jogja. Anggota dari satgas ini lintas instansi swasta maupun organisasi pemerintah daerah (OPD). Untuk sektor swasta diisi oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan Asosiasi Wisata. Fokus dari satgas ini adalah kebangkitan ekonomi di Kota Jogja.

“Jadi memang sudah ada Satgas Kebangkitan tapi masuk struktur Gugus Tugas Covid-19. Tapi kalau diminta membuat struktur baru, ya menyesuaikan saja,” katanya.

Pihaknya juga masih menunggu terkait perpanjangan status tanggap darurat. Diketahui bahwa Gugus Tugas Covid-19 DIJ akan memperpanjang status tersebut. Pertimbangannya adalah pemanfaatan anggaran pemerintah guna penanganan Covid-19.

Untuk saat ini pihaknya masih mengumpulkan data lapangan. Mulai dari munculnya angka kasus, baik positif Covid-19 maupun pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) hingga orang tanpa gejala (OTG). Untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan penentuan status tanggap darurat.

Menurutnya esensi status tanggap darurat tak berdampak langsung pada aktivitas warga. Status ini hanya berdampak pada pemanfaatan dana tak terduga APBD. Tujuannya agar pemanfaatan dana anggaran menjadi lebih fleksibel.

“Saat tanggap darurat maka anggaran lebih fleksibel untuk antisipasi. Selain itu kami melihat perkembangan kasus, apakah meningkat atau justru turun. Tapi intinya akan diperpanjang maupun tidak, protokol Covid-19 tetap berlaku ketat,” tegasnya. (dwi/tif)