RADAR JOGJA – Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemprov DIJ Biwara Yuswantana memastikan informasi tilang pelanggaran protokol kesehatan adalah hoax. Ini menanggapi beredarnya pesan berantai tentang tilang bagi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di tempat umum.

Dalam pesan berantai tersebut tertulis instruksi Gubernur DIJ dan hasil rapat Gugus Tugas Covid-19 DIJ. Apabila tak mengenakan makser tertanggal 27 Juli hingga 9 Agustus akan diberikan sanksi tilang. Besaran nominal antara Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

“Itu hoax mas, tidak ada kesepekatan seperti itu. Terutama operasi tilang kalau tidak pakai masker di tempat umum,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (18/7).

Disebutkan pula penindak aksi tilang adalah Satpol PP, Polisi, dan TNI. Disebutkan pula bahwa acuan yang digunakan adalah instruksi Gubernur DIJ. Namun tak jelas nomor dan penanggalan regulasi tersebut.

Pada alinea terakhir menyebutkan instruksi berlaku efekti 27 Juli. Penanggalan tersebut bertepatan dengan terbitnya instruksi Gubernur DIJ. Proses tilang menggunakan aplikasi PIKOBAR. Denda tilang disebutkan akan masuk ke kas daerah.

“Untuk saat ini yang menerapkan sanksi itu kan hanya Pemkot Jogja dengan payung Perwal. Tapi itupun tak ada operasi tilang di tempat umum,” katanya.

Dalam pesan berantai juga disebutkan aktivitas pengecualian. Tilang tak berlaku apabila sedang pidato, makan atau minum, olahraga kardio tinggi dan sesi foto sesaat. Apabila tak mengenakan masker diluar aktivitas tersebut maka dikenai denda tilang.

“Penerapan protokol kesehatan Covid-19 memang wajib selama pandemi Covid-19 dan selama vaksin belum ditemukan. Itu adalah kesadaran masing-masing individu untuk menjalankan. Tapi dipastikan yang info tilang itu hoax,” ujarmya. (dwi/ila)