RADAR JOGJA – Implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pemerintah wajib mengalokasikan dana pendidikan. Agar tujuan pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

“Tujuan dari pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik. Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” ujar Anggota Komisi D DPRD DIJ Syukron Arif Muttaqin, SE Jumat (17/7).

Hal itu diungkapkan Syukron saat Sosialisasi Peraturan Daerah DIJ Nomor 10 Tahun 2013 tentan Pedoman Pendaan Pendidikan. Acara diselenggarakan di Aula Kampus Universitas Mahakarya Asia Jogjakarta yang berada di Jongke, Sendangadi, Mlati.

Syukron menegaskan, UU Sisdiknas mengamanatkan sistem pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

“Jadi tidak ada diskriminasi. Semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi tanggung jawab negara,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris FPKB DPRD DIJ ini.

Amanat ini, lanjut Syukron, juga sudah masuk dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2013. Pada pasal 5 menjelaskan, pemerintah wajib mengalolasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

“Pendanaan diperuntukkan untuk penyelenggara pendidikan dan peserta didik,” terangnya.

Bahkan, untuk mendukung pelaksanaan operasional pendidikan, pemerintah juga memberikan keringanan bagi peserta didik tidak mampu. Dengan begitu mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar.

“Bagi warga miskin dan kurang mampu bahkan tidak dikenakan biaya. Dan itu sudah menjadi kewajiban negara,” tegasnya.

Pegiat pendidikan luar sekolah R.Agus Choliq, SE, MM memaparkan pihaknya  memberikan kesempatan bagi warga yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan formal untuk mendapatkan pendidikan di lembaganya. Yakni melalu pusat kegiatan belajar masyarakat yang dibinanya.

“Lembaga kami membuka kesempatan bagi warga yang mau ikut program paket A hingga C,” tuturnya.

Diakui, keberadaan PKBM ini sangat membantu masyarakat. Sebab, tidak semua warga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. “Yang ikut di lembaga kita dari berbagai segmen. Bahkan banyak yang dari kalangan ibu-ibu,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Mahakarya Asia Jogjakarta Fransisca Diwati menambahkan, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk ke lembaga miliknya.

Bahkan ada beberapa skema beasiswa yang bisa didapatkan oleh calon mahasiswa. “Kampus kami merupakan gabungan dari beberapa satuan pendidikan. Kami memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kampus lainnya,” tandasnya. (naf/ila)