RADAR JOGJA – Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menjabarkan pembatasan wisatawan rombongan umum. Penerapan kebijakan ini berlaku merata bagi seluruh wisatawan dan tidak selektif.

Penerapan kebijakan ini juga sejalan dengan skema Jogja Untuk Jogja. Fokus kegiatan wisata hanya menyasar warga yang berdomisili di DIJ. Khususnya di empat kabupaten dan satu kota di wilayah administrasi DIJ.

“Jadi tidak hanya terbatas episentrum saja tapi semua wilayah. Tahapan saat ini memamg masih Jogja Untuk Jogja, sehingga fokus disana dulu,” jelasnya, Jumat (17/7).

Walau begitu ada beberapa pengecualian. Kedatangan dalam rombongan keluarga maupun instansi tertentu tetap diizinkan. Dengan syarat tak sepenuhnya untuk kunjungan wisata.

Terbukanya  pintu tentu diimbangi dengan kebijakan baku. Setiap wisatawan yang datang wajib membawa surat keterangan sehat. Apabila dari luar Jogjakarta wajib melampirkan hasil uji rapid diagnostic test (RDT). Sementara untuk pelaku perjalanan luar negeri wajib melampirkan hasil uji swab PCR.

“Itu sesuai dengan Pergub DIY dan instruksi Wali Kota Jogja. Bagi mereka yang tidak membawa tidak bisa memasuk tempat-tempat wisata atau hotel,” tegasnya.

Heroe menegaskan rombongan wajib patuh atas kesepakatan yang berlaku. Untuk rombongan wisatawan homogen wajib melampirkan dokumen. Bisa diwakilkan oleh pimpinan rombongan atau tour leader. Sementara untuk keluarga oleh kepala keluarga.

Jajarannya juga turut melibatkan unsur pendukung wisata. Tak hanya pengelola bisnis wisata, hotel dan restoran tapi juga unsur eksternal. Seperti peran tukang parkir hingga pegawai hotel dalam mendata setiap pengunjung. 

“Alamat dan nomor handphone serta surat keterangan sehat atau hasil rapid tes atau PCR. Data ini nanti dimasukan saat scan QR code di tempat-tempat yang tersedia,” ujarnya.

Berlakunya regulasi ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Apabila ada temuan kasus, maka pemeriksaan kesehatan atas biaya sendiri. Lalu wajib menjalani isolasi mandiri. Lalu lokasi terpapar akan ditutup sementara.

Pemkot Jogja sendiri telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease – 19. Setiap warga yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satunya adalah denda Rp 100 ribu.

“Benar ada denda itu kalau tidak menjalankan protokol. Selain denda adapula sanksi kerja sosial. Sementara untuk pelaku usaha adalah teguran dan penutupan tempat usaha,” katanya.

Terkait operasional Pemkot Jogja tetap mengedepankan makna adaptasi kehidupan baru (AKB). Operasional masih bersifat terbatas dan uji coba.

“Masih ujicoba, masih membatasi dan akan dilakukan secara bertahap untuk operasional penuh. Jangan sampai muncul kasus atau klaster baru dari sektor dunia wisata,” ujarnya. (dwi/tif)