RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mendukung adanya penempelan stiker bagi warga penerima jaring pengaman sosial (JPS). Namun, tetap harus memperhatikan isi stiker, agar tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis menyebut, penempelan stikeri merupakan bentuk inovasi dan kreativitas pemerintah desa (pemdes). “Agar mereka yang dipasangi stiker memang merasa dirinya layak. Asumsinya, ketika dirinya sudah mampu mandiri tentu bisa meminta pemdes untuk melakukan pencoretan (dari daftar penerima bantuan),” ucapnya ditemui di kantornya Kamis (16/7).

Kendati begitu, Pemkab Bantul belum melakukan penempelan stiker terhadap warganya yang menerima JPS. Akibat adanya surat edaran (SE) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI No. 1000/LJS/HM.01/6/2019 perihal labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam SE tersebut tidak diperkenankan adanya penyebutan keluarga miskin. Tapi kalimat tersebut dapat diubah menjadi prasejahtera. “Adanya perubahan pada (SE) itu membuat kami berpikir ulang,” kata dia.

Agar distribusi tepat sasaran, pemdes dapat melakukan musyawarah desa khusus (musdesus). Dalam musdesus, dibahas KPM yang layak menerima dan tidak. “Melalui forum tersebut kami beri kewenangan (pemdes untuk melakukan pencermatan),” ucapnya.

Terpisah, Kepala Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Masduki Rahmat mengaku desanya siap menerapkan penempelan stiker di setiap rumah penerima JPS. Namun, petugas belum dapat melaksanakan. “Kami mau eksekusi, tapi masih menunggu regulasi (dari Pemkab) dan terkendala Covid-19,” sebutnya.

Penempelan stiker bagi penerima JPS, menurut Masduki memberikan dua keuntungan. Pertama, berdampak pada pemetaan desa. Rumah yang ditinggali oleh dua kepala keluarga akan tampak. “Karena basis bantuan adalah per KK (kartu keluarga). Jadi bisa saja satu rumah dua stiker,” paparnya.

Kedua, berkaitan dengan revolusi mental. Sebab masih ada warga mampu yang mendapat bantuan dan enggan mundur. “Harapannya, stiker bisa menjadi shock terapi,” ucapnya.

Dilaporkan, saat ini terdapat 1.064 KK penerima PKH, 2.254 KK menerima BPNT, 281 KK menerima BPNT perluasan, dan 185 KK menerima BST. Sedangkan penerima warga penerima BLT DD sebanyak 208 KK. Penerima BLT Kabupaten sebanyak 129 KK, dan penerima top up Covid ada 627 KK. (cr2/bah)