RADAR JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul melalui petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Tahapan coklit dilakukan selama satu bulan dan berakhir pada 13 Agustus 2020.

“Coklit dilakukan dalam rangka mencocokan validitas data pemilih,” kata Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani saat dihubungi Rabu (15/7).

Dia menjelaskan, sistem yang digunakan adalah door to door alias petugas mendatangi langsung rumah calon pemilih.  Jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 1.907 orang. Sebelum melaksanakan tugas, para PPDP harus dipastikan sehat dan terbebas dari Covid-19. “Selanjutnya, ketika bertugas, PPDP dilengkapi alat pelindung diri (APD) seperti masker, hand sanitizer, face shield, dan sarung tangan serta menjalani rapid test,” ujarnya.

Rencananya, ada ribuan petugas menjalani tes pemeriksaan dalam antisipasi penularan Covid-19. Rinciannya, petugas KPU sebanyak 33 orang, PPK dan skeretariat 146 orang, PPS dan sekretariat 864 orang dan PPDP sebanyak 1.907 petugas. “Kemarin dan hari ini jalan rapid test untuk PPDP di 12 kapanewon. Untuk yang tingkat kapanewon telah dilakukan 9 Juli,” terangnya.

Disebutkan, jumlah coklit mencapai 609.701 orang. Tersebar di 18 kecamatan, 144 desa dan terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583 RW, dan 6844 RT. Pihaknya optimis, petugas lapangan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. “Coklit dimulai hari ini (kemarin),” jelasnya.

Pada pemilihan kepala daerah Desember 2020, akan didirikan 1907 TPS dan 9 TPS tambahan. TPS tambahan ditempatkan di wilayah dengan jumlah pemilih besar di wilayah seperti Kapanewon Wonosari, Semanu, dan Karangmojo. “Jadi, dari yang awalnya 1.898 TPS di seluruh Gunungkidul, menjadi 1.907 TPS dengan tambahan sembilan TPS,” ungkapnya.

Menurutnya penambahan TPS karena petimbangan jumlah pemilih. Misalnya, memiliki lebih dari 500 pemilih. Sedangkan merujuk pada aturan berbasis protokol kesehatan, setiap TPS hanya dapat melayani maksimal 500 pemilih.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto mengaku sedang menindaklanjuti laporan warga terkiat dengan dugaan penyalahgunaan dokumen e-KTP dalam proses dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) independen. “Informasi awal, ada warga yang merasa tidak mendukung bapaslon namun didatangi oleh petugas verifikasi berkas dukungan (independen). Kami sedang mengagendakan klarifikasi dengan saksi dan terlapor,” kata Tri Asmiyanto. (gun/bah)