RADAR JOGJA – Pelaksana tugas (Plt)  Kepala Disdikpora DIJ Bambang Wisnu Handoyo (BWH) menegaskan pembelajaran tatap muka tetap diperlukan selama kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Fungsinya untuk mempertegas materi yang diberikan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tentunya tetap mengacu pada protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hanya saja jajarannya belum menemukan komposisi yang ideal. Dua skema yang ditawarkan adalah 30 banding 70 atau 40 banding 60.

“Kami menganggap tatap muka itu tetap dibutuhkan. Model pembelajaran klasikal atau tatap muka sebagai fasilitasi guru dan murid. Sebagai momen menyampaikan hal-hal yang sulit diakomodir melalui PJJ,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (15/7).

Skema ratio perbandingan memiliki porsi besar untuk PJJ. Sementara untuk tatap muka tetap diminimalisir sebagai upaya physical distancing, antisipasi potensi penyebaran Covid-19.

BWH mengaku telah berdiskusi bersama pakar pendidikan Darmaningtyas serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na’im. Diskusi jarak jauh ini melahirkan kesepakatan konsep PJJ diutamakan.

“Konsep pembelajaran jarak jauh tidak sama dengan pembelajaran kelas. Dalam arti, kalau kelas masuk dari jam 07.00 hingga 16.00, dengan 7 sampai 8 mata pelajaran, kalau daring nggak bisa dong. Artinya, yang harus dipilih kurikulum-kurikulum inti dan pelajaran inti,” ujarnya.

BWH mengusulkan agar para siswa SD tak terbebani materi pelajaran. Belum lagi kapasitas tenaga pengajar di tingkat SD. Walau satu guru mampu mengampu lebih dari satu mapel namun tetap menjadi beban.

Untuk standarisasi PJJ masih dalam penggodogan. Menurutnya, standar skema tersebut tetap diperlukan. Terlebih untuk diterapkan dengan kondisi dan fasilitas yang beragam. Apalagi setiap sekolah memiliki kapasitas dan kemampuan yang tak sama.

“Jadi nanti SMP ada bidang studi tapi SD tidak. Sehingga kelas 1 sampai 3 itu lebih banyak kepada pembelajaran etika, budi pekerti, dan sebagainya. Tidak dibebani persoalan-persoalan. Nah ini yang mau dikaji sama kementerian (Kemendikbud),” katanya. (dwi/tif)