RADAR JOGJA – PT Kharisma Export sudah tiga bulan ini tak dapat membayar gaji pekerjanya secara utuh. Perusahaan yang bergerak dibidang furnitur ini mengklaim mengalami kerugian. Mediasi antara Serikat Buruh Independent (SBI) dan pihak perusahaan yang digelar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) hingga kini belum menemukan titik temu.

Ketua SBI PT Kharisma Export Agustyawan menyebut mediasi berlangsung alot. Perusahaan tetap meminta para pekerja tetap masuk, tapi hanya dibayar Rp 100 ribu per minggu. “Sementara sisa upah tetap dihitung utang oleh perusahaan,” keluh saat mediasi Selasa (14/7).

Di luar gedung, ratusan orang anggota SBI PT Kharisma Export berorasi. Mereka menuntut pembayaran upah, tunjangan hari raya (THR), dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga meminta pekerja didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, menolak kriminalisasi buruh, dan adanya program penguatan ekonomi bagi buruh. Mereka kemudian melanjutkan orasi di DPRD Bantul.

Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, mediasi kemarin merupakan yang ketiga kalinya. Namun, dari ketiga mediasi belum terjadi titik temu antara SBI dan manajemen PT Kharisma Export. Diungkapkan, awalnya hanya 52 pekerja yang melakukan pengaduan. “Tapi masalah ini harus diselesaikan untuk semua karyawan yang jumlahnya 553 orang,” tegasnya.

Sementara Komisaris PT Kharisma Export Prisma Wardhana Sasmita mengklaim perusahaan mengalami kerugian Rp 8,6 miliar pada 2018. Disusul kerugian sebesar Rp 6,3 miliyar di tahun berikutnya.

TUNTUT HAK TERPENUHI: SBI PT Kharisma Export saat melakukan orasi di depan gedung Disnakertrans Bantul (14/7). ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )

Kerugian yang dialami oleh PT Kharisma Export diperparah dengan adanya pandemi korona. Padahal, perusahaan sedang berupaya untuk pulih. “Kami masih berusaha mencari solusi membangun perusahaan,” sebutnya.Terkait tuntutan yang dilayangkan oleh SBI PT Kharisma Export, Prisma menyebut itu hanya terkait pembayaran upah. Sehingga tidak ada kasus perdata atau pidana yang dilakukan oleh PT Kharisma Export. Tapi dia mengaku, perusahaan bermasalah terkait BPJS pekerjanya. “Itu sudah terselesaikan di provinsi,” klaimnya.

Pemilik PT Kharisma Export Endang Riwayati menambahkan, perusahaannya masih berusaha bertanggung jawab. Perusahaan bernegosiasi, agar pekerja bersedia dibayarkan haknya dengan dicicil selama tiga bulan. Hal itu dikarenakan menyesuaikan kemampuan sisa order yang dimiliki perusahaan. “Kami juga memiliki tunggakan pada supplier dan pajak. Belum lagi listrik dan transportasi,” sebutnya.

Disnakertrans dijadwalkan melakukan mediasi lagi minggu depan. Jika tetap tidak ada kesepakatan, Disnakertrans akan membuat nota perdata untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri. “Kalau SBI menemukan unsur pidana yang dilakukan manajemen PT Kharisma Export, bisa dilaporkan ke provinsi,” tandasanya. (cr2/bah)