RADAR JOGJA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ilmiah (PDTT) Abdul Halim Iskandar dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat oleh Universiras Negeri Yogyakarta (UNY) Sabtu (11/7). Agenda penganugerahan yang direncanakan pada Maret atau April lalu, sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

Rektor UNY Sutrisna Wibawa menjelaskan penganugerahan gelar ini dinilai akan semakin mengukuhkan sinergi antara perguruan tinggi dengan Kementerian Desa PDTT. ‚ÄúDesa yang kuat akan menguatkan Indonesia,” jelas Sutrisna di Auditorium UNY.

Menurut Sutrisna, sebuah keyakinan yang terus dikuatkan oleh Menteri Desa PDTT dalam praksis kebijakannya dan layak untuk dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Paradigma ini menjadi semakin penting terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi.

BERSEJARAH: Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat oleh UNY, (11/7).( ISTIMEWA )

Kunci kesuksesan desa, tambah Sutrisna, ada pada pemerintah desa berserta segenap masyarakat yang bahu membahu menyejahterakan desa dan bangsanya. Program desa untuk warga bertujuan untuk memberdayakan warga melalui organisasi desa sehingga maju.

Sutrisna mengaku, pihaknya juga telah menginisiasi kampus desa baik secara fisik maupun pendampingan pada desa. “Yaitu dengan membuka program vokasi di Kulonprogo dan Gunungkidul,” tambahnya.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam pidato ilmiahnya menuturkan, kebijakan desa yang berkualitas perlu disusun berbasis data dan masukan pemanfaat kebijakan itu sendiri. Sejak minggu pertama penugasan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Halim mengaku telah melakukan pembenahan berkaitan dengan data dan informasi.

Agar dapat dikomunikasikan sampai tataran global, tambah Halim, Sistem informasi Desa (SID) dikelompokkan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Masukan dari pemanfaat kebijakan desa terangkum dalam aduan warga. “Saya mengajak birokrat untuk memperlakukan aduan masyarakat sebagai amanah Kementerian Desa PDTT,” kata Halim.

Seluruh aduan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti. Masukan rutin tiap desa juga dikumpulkan oleh 19 ribu pendamping lokal desa, 16 ribu pendamping desa di kecamatan, dan seribu pendamping tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pelatihan kapasitas pendamping, terutama peningkatan kapasitas untuk mencatat dan melaporkan kondisi desa, perubahan harian tiap desa, dan menghubungkan desa dengan pihak lain yang dibutuhkan desa juga telah dirancang.

Halim mengungkapkan, kebijakan desa mutakhir disusun berkaitan erat dengan kondisi nasional saat ini, terutama pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7/2020 memprioritaskan dana desa untuk jaring pengaman sosial (JPS), yaitu Padat Karya Tunai Dana Desa (PKTD), Desa Tanggap Covid-19, dan BLT Dana Desa. PKTD disusun ulang guna menurunkan kemiskinan perdesaan secara signifikan. PKTD telah membantu penganggur yang kembali ke desa. “PKTD juga menjadi salah satu amunisi menjelang rebound ekonomi desa, yang dimulai dari wisata desa, produksi pertanian, diikuti sektor ekonomi lainnya,” tambahnya.

Untuk mendukung desa meraih rebound ekonomi tahun depan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sedang menyiapkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Berbasis data dan informasi yang telah dikumpulkan dari tingkat desa, dana desa akan digunakan secara terfokus penyediaan prasarana pada daerah yang belum berlistrik dan belum berinternet.

Berdasarkan potensi tiap desa, prioritas penggunaan dana desa bagi desa-desa lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan produksi ekonomi. Seluruh prioritas penggunaan dana desa 2020 diarahkan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. (eno/din)