RADAR JOGJA – DPRD DIJ memperkirakan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdapak Covid-19 di DIJ hanya dapat diberikan tiga kali. Sebab APBD DIJ drop akibat pandemi yang tidak bisa diperkirakan kapan mereda.

“Bansos ibarat buah simalakama. DIJ hanya merencanakan tiga bulan. Setelah itu kayaknya kami nggak bisa ngasih lagi karena kemampuan keuangan daerah. Untuk keperluan recovery, kemampuan keuangan daerah drop,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana dalam diskusi Bansos dan Recovery Ekonomi dalam Perspektif Sosial Budaya di Taru Martani Coffe and Resto, Sabtu (11/7).

Kemungkinan besar, lajut Huda, APBD DIJ 2021 juga drop, karena pemasukan berkurang hingga 40 persen.

“Jarang sekali APBD berkurang. Biasanya naik sepuluh persen. Begitu rumusnya,” ujarnya.

Seain itu, Huda mengatakan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketimpangan, mempengaruhi target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DIJ. Artinya, hampir dipastikan keuangan dan layanan pemerintah berkurang.

Pihaknya mengakui hampir semua pemerintah daerah tidak siap menghadapi pandemi. Dia menilai langkah-langkah Pemprov DIJ sejak awa pandemi hingga sekarang terkesan improvisasi. Oleh karena itu menurutnya, ketahanan ekonomi dan kesehatan harus seimbang supaya pergerakan perekonomian tetap berjalan.

“Selepas dari tanggap darurat, bagaimana kita menggeliatkan ekonomi. Itu yang jadi PR (Pekerjaan Rumah),” ungkapnya. (sky/tif)