RADAR JOGJA – Direktur Utama RSA UGM Arief Budiyanto angkat bicara terkait Surat Edaran Pemerintah Pusat Nomor Hk.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi sebesar Rp 150 ribu. Berlaku bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antibodi atas permintaan sendiri.

Dalam surat tertanggal 6 Juli 2020 tersebut, dijelaskan bahwa penetapan tarif maksimal karena harga pemeriksaan rapid test yang variatif menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Arief menjelaskan, adanya perbedaan tarif rapid test disebabkan banyaknya merek reagen dan perangkat rapid test di pasaran. Selain harga, metode yang digunakan juga bervariasi. Pengambilan sampel darah pada rapid tes bisa dilakukan melalui dua cara yakni lewat pembuluh darah kapiler di ujung jari atau melalui pembuluh darah vena.

Kondisi tersebut menjadikan setiap rumah sakit, klinik, maupun laboratorium memakai rapid test kit yang juga bervariasi.

“Validitas pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah vena lebih tinggi dibanding melalui pembuluh darah kapiler. Namun memang konsekuensinya prosedurnya lebih lama dan lebih mahal,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Jogja, Sabtu (11/7).

Selain itu, perbedaan tarif juga dipengaruhi biaya tambahan jasa pelayanan seperti APD dan lainnya.

“Begitu pula dengan test PCR, reagennya juga beragam, lalu biaya-biaya tambahan jasa pelayanan yang berbeda  menyebabkan tarif pemeriksaan PCR variasinya tinggi,” tambahnya. 

Meski pemerintah menetapkan biaya maksimal Rp 150.000 untuk rapid test, Arifef berharap ke depannya pemerintah juga melakukan pengaturan harga reagen di pasaran. 

“Yang diatur harus semuanya, termasuk reagen. Bagaimana pemerintah bisa menyediakan reagen yang ekonomis, tetapi berkualitas,” tegasnya. (sky/tif)