APA KABAR seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)? Keriuhan masyarakat yang terjadi hampir sepanjang waktu tentang CPNS tampaknya sedikit tertahan oleh Covid-19 sepanjang semester awal 2020 ini. Berdasar pada berita-berita yang beredar, keriuhan yang hampir abadi ini tampak akan menggaung di telinga kita lagi.

Hampir setiap tahun pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan seleksi CPNS. Rangkaian panjang Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2019 pun hingga saat ini (Juli 2020) belum usai dilaksanakan. Akibat pandemi Covid-19, tahapan seleksi yang diikuti oleh lebih dari 5 juta pendaftar ini sempat tersendat. Prosesnya baru akan dituntaskan pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020 nanti (nasional.kompas.com) sehingga euforianya tentu saja belum berhenti sampai saat ini.

Penyempurnaan demi penyempurnaan penyaringan CPNS dilakukan pemerintah  baik dari segi teknis maupun nonteknis. Secara teknis, misalnya, seleksi berbasis computer assisted test (CAT) telah beberapa tahun terakhir diaplikasikan. Semakin ke sini, kendala demi kendala terkait penggunaan sistem ini berhasil diminimalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini pun mendapat sambutan baik dari masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat percaya bahwa praktik KKN kemungkinan kecil dapat dilakukan.

Respons baik itu sepertinya tidak serta-merta membuat si penyelenggara berleha-leha, kesempurnaan pelaksanaan serta hasil yang maksimal tampak terus dikejar. Dalam segi nonteknis, yang paling tampak adalah penyempurnaan substansi materi soal-soal yang dijadikan sebagai alat ukur kompetensi peserta. Terkait hal ini, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menegaskan bahwa tingkat kesulitan soal pada seleksi tahun ini lebih sulit (cnnindonesia.com). Sulit yang dikatakan kepala BKN pun diamini oleh banyak peserta yang telah selesai mengikuti tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Dari beberapa feed report para peserta yang penulis dapatkan, salah satu kesulitan itu berkaitan dengan kemunculan soal bahasa Indonesia. Mari kita bahas satu entitas unik ini.

Perlu kita ingat kembali bahwa dalam rangkaian seleksi CPNS tahun anggaran 2019, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh peserta. Tahap pertama adalah seleksi administrasi, tahap kedua adalah seleksi kompetensi dasar (SKD), dan tahap ketiga adalah seleksi kompetensi bidang (SKB). Penyaringan peserta yang paling signifikan terjadi pada tahap SKD. Dari 3.361.802 peserta yang terdaftar mengikuti SKD tahun anggaran 2019 (bkn.go.id), hanya akan ada paling banyak 456.858 peserta saja (3 kali formasi yang dibutuhkan) yang berhak mengikuti tahap SKB.

Pada seleksi tahap kedua, yakni SKD, terdapat tiga ranah materi yang diujikan sesuai dengan PermenPAN-RB No. 23 Tahun 2019, yakni tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Pada TWK-lah letak soal-soal bahasa Indonesia yang menjadi kesulitan tersendiri bagi para peserta.

Pencantuman bahasa Indonesia sebagai bagian dari TWK menjadi sesuatu yang banyak mendapat sorotan. Meskipun pelaksanaan SKD sudah berlangsung lebih dari satu bulan dan hampir usai, kemunculan bahasa Indonesia masih saja menjadi perbincangan. Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak didapati soal-soal semacam ini, apalagi menjadi bagian dari TWK. Pada seleksi yang lalu-lalu, soal yang bersinggungan dengan bahasa Indonesia hanya sebatas sinonim, antonim, atau silogisme sebagai bagian dari TIU.

Sejak dikeluarkannya PermenPAN-RB No. 23 tahun 2019, dapat dikatakan bahwa satu-satunya materi yang tidak dapat peserta pelajari secara pasti adalah materi bahasa Indonesia ini. Kegalauan mereka terjadi karena belum adanya gambaran soal yang akan muncul karena, sekali lagi, tidak terdapat pada seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi, materi bahasa Indonesia sangat luas jika harus dipelajari secara komprehensif. Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang menerka-nerka, misalnya dengan mempelajari sejarah bahasa Indonesia dengan asumsi bahwa secara umum TWK berisi tentang wawasan kebangsaan. Dengan begitu, mereka membuka materi sejarah mengenai Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda, atau menelusuri lagi tokoh-tokoh di balik lahirnya bahasa Indonesia. Materi-materi sejarah ini dirasa masuk akal untuk dipelajari karena masih terkait dengan bahasa Indonesia, juga terkait dengan wawasan kebangsaan.

Cocoklogi itu di kemudian hari dipastikan kurang tepat. Gambaran soal-soal bahasa Indonesia mulai tampak setelah sebagian peserta telah selesai mengikuti tes SKD yang penyelenggaraannya terjadwal sejak 28 Januari 2020 lalu. Menurut feed report yang para peserta sampaikan, dapat disimpulkan bahwa soal-soal bahasa Indonesia sama sekali bukan tentang sejarah atau perkembangannya, tetapi murni tentang penggunaannya. Misalnya, mengenai tata bahasa, ide pokok paragraf, kata baku, dan mengenai nilai-nilai yang didapatkan dari sebuah cerita. Gambaran tersebut kemudian menjadi patokan belajar bagi para peserta yang belum mengikuti tes SKD. Mereka pun mengerucutkan belajarnya, membuka halaman demi halaman PUEBI dan coba memahami materi unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra.

Dari sedikit paparan di atas, kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia yang masuk sebagai salah satu materi TWK mengagetkan banyak orang. Pertanyaan yang hingga kini masih muncul di antaranya adalah “Bagaimana bahasa dapat dijadikan ukuran wawasan kebangsaan seseorang?” Terkait hal ini, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang bahasa Indonesialah yang kemungkinan lebih dahulu bisa memahami. Bahasa Indonesia dalam masalah ini tentu saja tidak dilihat sebagai sebuah alat komunikasi semata, bukan ditujukan untuk mengukur kompetensi seseorang dalam menggunakan bahasa sebagai satu alat berkomunikasi saja, tetapi untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa persatuan.

Dengan kata lain, dalam tes ini kemampuan berbahasa Indonesia bukan digunakan sebagai alat pengukur kemampuan seseorang dalam meresepsi dan memproduksi informasi, tetapi lebih pada untuk mengukur wawasan kebangsaan seseorang mengenai bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara, serta sebagai alat untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana memahami nilai-nilai dalam ranah wawasan kebangsaan lainnya.

Sebenarnya, hal ini tidak menyimpang dari harapan capaian kompetensi yang tertera dalam PermenPAN-RB No. 23 Tahun 2019, yakni “… mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Kata ‘penting’ dalam kutipan ini jelas memberi penegasan bahwa Bahasa Indonesia bukan sesepele alat komunikasi semata.

Menggeliatnya Bahasa Indonesia dalam Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2019 memang menjadi sesuatu yang unik. Tetapi jika kita mau berpikir lebih mendalam, kita akan berkesimpulan bahwa memang sudah sepatutnya bahasa Indonesia yang terikrar dalam Sumpah Pemuda 92 tahun silam ini tercantum sebagai alat ukur wawasan kebangsaan para calon abdi negara.

Bahasa Indonesia adalah entitas pemersatu bangsa yang dari masa ke masa tidak pernah terdebatkan kedudukannya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki ASN mutlak terjadi untuk menjaga eksistensinya di masa yang akan datang karena menjaga bahasa Indonesia sejatinya adalah menjaga perjanjian luhur para pendiri bangsa.

Dengan bergeliatnya bahasa Indonesia pada riuh rendah seleksi CPNS ini dapat kita katakan bahwa semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah sepatutnya kita mensyukurinya, bukan terus mempertanyakan atau memperdebatkannya. Semoga setelah ini akan banyak masyarakat yang sadar bahwa semakin mahir berbahasa Indonesia semakin luas wawasan kebangsaannya. (ila)

*Penulis merupakan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.