RADAR JOGJA – Pintu gerbang PT Kharisma Eksport digembok kemarin (9/7). Akibatnya, ratusan pekerjanya tidak dapat masuk kerja. Para karyawan itu lantas mendatangi kantor Serikat Buruh Independen (SBI) PT Kharisma untuk memberikan dukungan untuk menuntut perusahaan secara perdata dan pidana.

Ketua SBI PT Kharisma Agustyawan menjelaskan, kawan-kawannya diliburkan oleh PT Kharisma Eksport dua hari lalu. Kemarin karyawan mau bekerja tidak diperkenankan masuk. “Diputus secara sepihak. Kami tanya ke sekuriti, katanya HRD yang menyuruh,” ucapnya.

Sebelumnya, Agus bersama 51 pekerja lain telah membuat aduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul. Mereka menuntut perusahaan terkait upah, tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua (JHT), dan iuran BPJS kesehatan. “Data yang masuk 52 orang, total belum terbayar Rp 190 Juta,” ungkapnya.

Sementara itu, masih ada 501 karyawan yang datanya belum diketahui BSI PT Kharisma. Lantaran belum bergabung. Namun, akibat peristiwa penggembokan oleh perusahaan, sekitar 150 orang pun menggabungkan diri. “Kami menunggu tinggal undangan dari Disnakertrans untuk proses tripartite,” sebutnya.

Dijelaskan, BSI PT Kharisma pun bersiap untuk menuntut perusahaan secara pidana. Sebab perusahaan tidak membayarkan upah secara penuh dan memotongan gaji untuk JHT. “Setelah kami mengadu ke Disnakertrans DIJ, jadi terbongkar. Selama delapan sampai sembilan bulan upah kami dipotong JHT. Uang itu kami tanyain. Dijawabnya itu uang tidak ada. Mangkanya kami akan tempuh secara perdata maupun pidana,” ketusnya.

Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti mengaku belum tahu tindakan penggembokan gerbang oleh perusahaan. Tapi dinasnya sudah mengagendakan pertemuan antara pekerja dan perusahaan PT Kharisma Eksport pada Selasa (14/7). Disnakertrans memfasilitasi aduan perdata yang diajukan BSI PT Kharisma dalam tripartite. “Kalau pidana, kewenanganya Disnakertrans DIJ,” ucapnya.

Apabila dalam tripatite masih tidak tercapai kesepakatan, BSI PT Kharisma dapat membawa aduannya ke pengadilan negeri. “Diproses secara perdata, biar pengadilan negeri yang memutuskan,” ucapnya.

Dijelaskan, pekerja menuntut pembayaran dilunasi dalam waktu satu bulan. Tapi perusahaan meminta waktu tiga bulan. Disnakertrans Bantul memberikan solusi dengan menyarankan perusahaan melakukan pembayaran tepat tiga bulan. Komposisinya 50 persen di bulan pertama dan 25 persen di masing-masing bulan berikutnya. “Tapi pekerja tidak mau, jadi tidak ada titik temunya di situ,” jelasnya.

Pemilik PT Kharisma Eksport menjelaskan, perusahaannya tidak dapat membayar hak karyawan lantaran sudah mengalami masalah sejak 2017. Banyak buyer yang berhenti membeli produknya. Perusahaannya mengalami kerugian Rp 8 miliar di tahun 2018. “Setelah itu kami masih merugi lagi Rp 6 miliar. Saat ini kami masih berjuang mencari investor untuk suntikan modal,” tuturnya.(cr2/din)