RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyusun ulang kontinjensi mitigasi Gunung Merapi. Kaitannya adalah rencana evakuasi di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ada perubahan mendasar terutama dalam penerapan protokol kesehatan selama mengungsi.

Bupati Sleman Sri Purnomo menuturkan, penyusunan kontinjensi seharusnya telah rampung Februari lalu. Munculnya pandemi Covid-19 mengubah detil draft kontinjensi, termasuk pelaksanan saat di lapangan.

“Sudah buat kontinjensi tapi itu sebelum Covid-19, Februari. Lalu sekarang harus ada perubahan. Paradigma termasuk jaga jarak atau protokol kesehatan. Ini kami diskusikan dengan BNPB dan BPPTKG agar semua baik,” jelasnya, ditemui di Kantor Setda Pemkab Sleman, Kamis (9/7).

Jajarannya tengah mempersiapkan draft kontijensi yang baru, penyempurnaan dari draft Februari. Protokol kesehatan Covid-19 masuk dalam regulasi baru. Tujuannya agar tak muncul klaster atau kasus baru saat warga lereng Merapi mengungsi.

Terkait kebijakan mitigasi, SP, sapaannya, menyebut masih mengacu pada rencana awal. Termasuk keberadaan barak pengungsian di sejumlah lereng Gunung Merapi. SP memastikan belum ada barak tambahan pasca penyusunan kontingensi mitigasi bencana yang baru.

“Belum ada penambahan lokasi pengungsian. Barak pengungsian masih mencukupi. Tapi nanti tetap dibagi andaikata harus diungsikan. Perkembangan informasi tetap pantau BPPTKG untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat,” katanya.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Lilik Kurniawan berharap empat kabupaten di wilayah lereng Merapi siap. Kunjungan lapangan sendiri bertujuan memastikan kesiapan masing-masing wilayah terhadap ancaman erupsi Gunung Merapi.

BNPB, lanjutnya, telah bersurat ke BPBD DIJ dan BPBD Jawa Tengah untuk peninjauan kontinjensi mitigasi bencana. Terlebih saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga penyusunan mitigasi harus menyesuaikan dengan kondisi terkini.

“Empat kabupaten ini Sleman, Boyolali, Klaten dan Magelang. Salah satunya untuk memastikan jalur evakuasi telah siap. Walau dalam kondisi pandemi tapi mitigasi Merapi tetap harus disiapkan,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Desa Kepuharjo Cangkringan Heri Suprapto berharap pemerintah melihat kondisi lapangan. Salah satunya adalah jalur evakuasi maupun jalur rutinitas warga. Beberapa titik mengalami kerusakan. Alhasil proses mobilisasi tak lancar.

Sebagian wilayah Kepuharjo masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III. Untuk titik tersebut sudah tidak ada hunian warga. Hanya saja tetap ada aktivitas, seperti mencari rumput atau bertani dan mengurus ternak.
Barak pengungsian terdekat adalah Wukirsari. Heri memastikan kuota hunian barak masih mencukupi. Selain itu ada sistem kekeluargaan. Sehingga pengungsi bisa mengungsi di rumah masyarakat.

“Kalau pemukiman saat ini sudah di KRB II. Rekomendasi BPPTKG itu 8 kilometer, kalau selatan Merapi golf kan sudah 9 sampai 10 kilometer. Cuma masalahnya ada jalur evakuasi yang jelek. Berharap PU (Dinas PUPKP Sleman) setidaknya menambal jalannya yang rusak,” harapnya, ditemui di Balai Desa Kepuharjo. (dwi/tif)