AKHIR-AKHIR ini Indonesia mengalami polemik kasus yang begitu rumit. Mulai dari kelalaian pemerintah dalam menyelesaikan penyebaran Covid-19 sampai kepada ketidakadilan hukum yang semakin menjadi-jadi. Hubungan kasus tersebut sangat erat terjadi dengan rusaknya demokrasi Indonesia yang telah dibangun sedemikian rupa sejak berakhirnya Orde Baru.

Tetapi, seiring berjalannya tahun, demokrasi Indonesia mengalami penyempitan ruang dalam bersuara maupun dalam perlindungan hak asasi manusia. Beberapa bulan belakangan, Indonesia seakan-akan memiliki kasus yang begitu menumpuk seperti sampah yang kecil-kecil menjadi bukit bahkan memanas. Hal ini menyebabkan ruang publik mengalami kekacauan dengan akibat rusaknya nama pemerintah. Mulai dari hukum, politik, kesehatan, bahkan sosial semuanya hampir diluar kendali atau diatas kata normal.

Terror terhadap diskusi akademik sampai kepada keadilan terhadap kasus Novel Baswedan menyebabkan publik bertanya-tanya tentang esensi demokrasi Indonesia. Menurut saya, pemerintah seharusnya membuka mata yang tajam terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam waktu belakangan. Ruang akademik dalam beberapa pembukaan ruang diskusi seakan tertahan dan keadilan hanya ditatap sebelah mata. Hilangnya peran pemerintah dalam merawat demokrasi akhir-akhir ini menyebabkan hilangnya keakraban warga negara dan merusak nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

Pada 29 Mei 2020, FH UGM menggelar diskusi ilmiah berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden Ditinjau dari Hukum Tata Negara” yang dinarasumberi oleh Prof Dr Ni’matul Huda, SH, M.Hum yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Namun, diskusi tersebut batal. Tentunya, beberapa akhir setelah itu, terkuaklah sebuah alasan terhadap pembatalan diskusi ilmiah tersebut.

Dalam beberapa sumber yang ada, pembatalan diskusi ilmiah tersebut disebabkan karena adanya teror yang terus dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak kenal kepada narasumber dan beberapa orang yang terlibat dalam diskusi tersebut. Terornya bermacam-macam mulai dari menelpon narasumber sampai kepada ancaman akan dibunuh.

Aksi teror tersebut mempunyai alasan bahwa dalam diskusi tersebut mengandung unsur makar. Menurut Rektor Universitas Gadjah Mada, tentu saja aksi-aksi teror tersebut dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, ini hanya sekedar diskusi ilmiah yang menuntut Mahasiswa untuk berpikir lebih aktif terhadap demokrasi dan tidak memprovokasi mahasiswa untuk turun kejalan dan menciptakan suatu aksi untuk menurunkan Presiden. Sehingga, kasus yang sudah terjadi tersebut dan dibatalkan sudah mencapai tahap penyelidikan.

Aksi teror tentu menyebabkan hilangnya hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik yang sudah tertera dalam UU yang berupa hak sipil dan politik. Karena dibatasi hak-haknya dalam menyampai sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh warga negara terhadap negara. Menyampaikan opini kepada publik sehingga menciptakan ruang publik yang berwarna. Keterbatasan tersebutlah menyebabkan pertumbuhan demokrasi Indonesia semakin mengarah kekanan-kanakan. Publik ingin demokrasi Indonesia semakin dewasa dipenuhi argumen bukan dengan sentimen.

Sementara itu, dua polisi aktif, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis melakukan penyiraman terhadap Novel Baswedan pada 11 April 2017. Kasus yang terkubur hingga tiga tahun tersebut kembali muncul kedalam permukaan ruang publik.

Dua polisi tersebut menjadi kasus baru di Indonesia. Sebab, Pengadilan Jakarta lewat Jaksa Penuntut Umum, Fedrik Adhar Syarifuddin menyebutkan pelaku hanya diberikan hukuman satu tahun penjara dengan dalih bahwa penyiraman tersebut hanya atas dasar ‘ketidak sengajaan’. Sontak, kasus yang melibatkan Novel Baswedan, Penyidik KPK panas di area ruang publik.

Melihat adanya ketidakadilan tersebut menyatakan bahwa hukum Indonesia semakin hari semakin buruk karena hilangnya perilaku etis dari pengadilan untuk membuktikan pengadilan diciptakan untuk adil terhadap warga negara.

Dari kasus tersebut, membawa Bintang Emon membuat semacam video pendek tentang tanggapan melihat kasus Novel Baswedan yang tidak mengandung unsur ketidakadilan. Dalam video tersebut, Bintang Emon menyebutkan kronologis yang disandingkan dengan gelak tawa dan juga sedikit mengkritisi hukum yang ada Indonesia. Video itu viral dalam sosial media seperti Instagram, Twitter, dst. Tidak lama setelah itu terjadi, Bintang Emon, Komedian mengalami sejumlah fitnah yang katanya berasal dari orang-orang yang tidak dikenal berupa difitnah mengonsumsi narkoba dan semacamnya. Namun, Enon dalam unggahannya menyertakan surat kesehatan bahwa ia bebas narkoba. Tidak lama setelah itu terjadi, beberapa orang berusaha menyerang Emon dengan beberapa cara yang berbeda.

Hukum di Indonesia sedang dalam masa kritis. Hukum yang sebenarnya diciptakan untuk dibuat seadil-adilnya. Kini, di polarisasi oleh segelintir elit untuk mencapai kepentingannya. Dalam halnya seperti apa yang terjadi pada Novel Baswedan dan Bintang Emon memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia sudah tidak sehat. Selain penyebaran Covid-19, hukum, demokrasi, serta HAM juga ikut sakit. Perlakuan yang sebenarnya harusnya menghasilkan sesuatu  yang adil malah menambah kekacauan pada ruang publik. Buruknya, hal tersebut semakin terus menerus terjadi. Apalagi ditambah dengan adanya identitas yang tersembunyi atau disebut dengan buzzer yang kini ngacaukan jalan demokrasi di Indonesia.

Perlu menjadi tinjauan kembali  atau dilihat kembali bahwa, kini demokrasi Indonesia sedang sakit. Adanya aksi-teror dengan terbatasnya ruang akademik maupun hilangnya rasa adil dalam ruang publik berupa kasus Novel Baswedan dan Bintang Emon melihat sesuatu yang canggung dalam demokrasi. Disatu sisi Indonesia sedang dilanda dengan penyebaran Covid-19. Namun, di sisi lain demokrasi Indonesialah yang dilanda ‘Covid-19’. Harusnya ada jawaban yang tegas dari pemerintah atas kasus-kasus yang terjadi belakangan ini agar tidak membuat demokrasi Indonesia harus dibarengi dengan fitnah belakang. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa asal Palembang.