KONTINUITAS perilaku koruptif masih tetap eksis di negara ini dan semakin marak terjadi dari tahun ke tahun. Mengapa korupsi terus berlanjut dan tetap eksis? Apakah perilaku koruptif sudah menjadi budaya bangsa di negara ini? Apa yang salah dari sistem di negeri ini yang mengakibatkan perilaku koruptif tumbuh subur?

Banyak sekali pertanyaan di benak masyarakat mengenai perilaku koruptif, khususnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh aparat negara. Rasanya ide yang digalakan Bapak Presiden Jokowi mengenai revolusi mental masih belum cukup untuk memberantas dan mencegah praktik korupsi yang mengakar dan tumbuh subur di negara ini.

Penerapan sistem akuntabilitas pada penyelenggaraan negara yang belum optimal dalam pengelolaan administrasi negara merupakan salah satu akibat dari maraknya penyelewengan wewenang. Ini berdampak pada timbulnya praktik korupsi.

Pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk mencegah dan memberantas praktik penyelewengan kekuasaan (abuse of power) pada pengelolaan administrasi negara. Pemerintah sudah melakukan beragam kebijakan, meliputi reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja.

Penetapan tolok ukur keberhasilan kinerja pemeritah sudah mulai didasarkan pada sebuah kerangka (framework), yaitu logic model. Sudah sepantasnya pemerintah dalam membuat program perlu untuk mengadopsi konsep logic model. Konseptualisasi logic model merupakan sebuah framework yang membuat suatu program berfokus pada hasil (outcomes). Setelah penentuan outcomes, logic model membantu sinergitas antara input-output-outcomes. Dengan demikian, output yang dicapai sesuai dengan standar kinerja/target kinerja dan mempunyai nilai tambah untuk akuntabilitas publik.

Harapannya melalui proses tersebut tidak hanya memberantas praktik korupsi tetapi juga dapat mencegah praktik tidak sehat secara efektif. Dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas publik melalui anggaran diperlukan konseptualisasi akuntabilitas kinerja berbasis anggaran.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan reformasi sektor publik yang memprioritaskan konseptualisasi manajemen berbasis kinerja (new performance based management). Reformasi sektor publik mencakup reformasi tata kelola kelembagaan dan birokrasi. Termasuk reformasi tata kelola keuangan negara, reformasi tenaga kerja/kepegawaian, dan reformasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah.

Perubahan tatanan kelembagaan tersebut merupakan bentuk pembaharuan dari praktik administrasi publik yang didasarkan pada konseptualisasi New Public Managagement (NPM). Ide New Public Management dicetuskan oleh Christopher Hood pada tahun 1991 yang menitikberatkan ukuran suatu kinerja melalui prinsip manajemen organisasi publik.

Untuk mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik maka terbitlah UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan menggunakan azas akuntabilitas agar terhindar dari perilaku koruptif. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara dapat diukur kinerjanya. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa melalui regulasi ini pemerintah mulai menerapkan asas pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, dimana penerapan anggaran berbasis pada prestasi kinerja.

Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan instrumen tersebut pemerintah mewajibkan untuk menyusun pelaporan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Terakhir, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Hasil akhir dari SAKIP dapat mendeskripsikan kinerja yang dicapai oleh pemerintah atas penyelenggaraan program pembangunan nasional melalui instrumen APBN/APBD yang dikenal dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). SAKIP ini berfungsi sebagai alat ukur pembangunan wilayah atau kinerja yang diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah dan juga sebagai tolok ukur dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Wihana (2019) selaku Staf Khusus Kementerian Perhubungan RI menyatakan bahwa pola modus korupsi itu beragam yang terjadi di Indonesia, korupsi bisa linear antar eksekutif,korupsi bisa juga tidak linear namun berbentuk segitiga seperti legislatif, eksekutif, dan private sector, dapat juga berbentuk segiempat. Kemudian, pola-pola tersebut dapat ditilik secara accountability. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan akuntabilitas kinerja yang belum optimal pada institusi pemerintah dapat membuat celah praktik korupsi terbuka lebar.

Persoalan akuntabilitas dan patron sistem kelembagaan sebagai akar penyebab dan jalan keluar dari praktik korupsi yang kontinu. Dalam pola ekonomi kelembagaan/institusional, institusi sebagai “role of the game” dalam penyelenggaraan negara. Institusi mengatur organisasi-organisasi dalam lingkup makro dan mikro, meliputi organisasi pemerintahan, organisasi pasar (market), dan organisasi mikro (perusahaan). Menurut Wihana (2019) dalam sistem ekonomi kelembagaan, korupsi sebagai budaya muncul akibat dari praktik pemberian upeti/sesembahan, gratifikasi, suap, pemberian insentif, dan sejenisnya yang merupakan warisan budaya zaman kolonial yang sudah tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku koruptif masa lalu sebenarnya terjadi berulang di masa kini. Hal yang tak kalah penting ialah budaya sebagai modal sosial yang harus dibenahi secara bertahap.

Bentuk korelasi antara akuntabilitas publik dan pemberantasan korupsi diibaratkan sebagai sebuah benang merah yang saling berkaitan satu sama lain. Pola benang merah ini ditunjukkan melalui penerapan manajemen berbasis kinerja untuk memberantas perilaku koruptif.

Kinerja pemerintah belumlah optimal dan berpretasi, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya permasalahan dalam akuntabilitas publik. Kondisi tersebut mengakibatkan praktik korupsi tumbuh subur di negara ini. Desain kerangka kelembagaan yang lemah dan belum ideal menjadi penyebabnya. Disamping itu, pengelolaan keuangan negara yang belum efektif masih menjadi kunci bahwa akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah belum optimal.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah belum mengelola anggaran berbasis kinerja secara efektif, efisien, dan ekonomis yang berdasarkan konseptualisasi “value for money”. Penulis berharap bahwa pemerintah haruslah merancang regulasi setingkat undang-undang yang berkaitan erat dengan sistem akuntabilitas penyelenggaraan negara. Harapannya dengan sistem akuntabilitas kinerja yang baik dan bersih akan mempersempit peluang terjadinya perilaku koruptif. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.