RADAR JOGJA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan moratorium rekrutmen CPNS selama dua tahun ke depan. Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji menilai keputusan dan kebijakan tersebut sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Kendati demikian, dia tak menampik SDM baru masih dibutuhkan.

“Tapi kalau pertanyaannya apakah masih membutuhkan PNS untuk dua tahun ke depan, dari petanya, butuh,” ujarnya, Selasa (7/7).

Aji menyebutkan jumlah PNS yang pensiun di lingkungan Pemprov DIJ lebih banyak dari PNS yang telah diterima di pwriode rekrutmen sebelumnya. 

“Sampai hari ini saja kurang. Kita saat ini ditutup non-PNS,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Aji, kendala formasi PNS yang kurang karena adanya regulasi bahwa jabatan tertentu hanya bisa dijalankan oleh PNS dan tidak bisa dimotori oleh tenaga bantu. Contohnya bendahara, bidang kepegawaian, bidang keuangan harus berstatusPNS. 

“Kalau kami tidak tambah, kebutuhan banyak, kami kesulitan menempatkan,” ujarnya.

Menindak lanjuti hal tersebut, pihaknya telah mengirimkan permintaan penambahan formasi PNS di lingkungan Pemda DIJ ke KemenpanRB. Kebutuhan pegawai di Pemprov DIJ sekitar 1.000 PNS, didominasi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan.

“Banyak kami hanya punya Kasi (Kepala Seksi), anak buahnya banyak. Solusi dengan non-PNS kita harus mengatur, sebaiknya PNS di jabatan yang harus ditangani PNS,” tandasnya. (sky/tif)