RADAR JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman ajukan anggaran untuk mengadakan Pilkada 2020. Penambahan tersebut imbas dari pandemi Covid-19.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Trapsi Haryadi menjelaskan, anggaran Pilkada Sleman sebelum adanya pandemi diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 25,1 miliar. Sedangkan saat ini, pihaknya tengah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp14,9 miliar.

Trapsi mengaku, anggaran tambahan tersebut diajukan kepada Pemkab Sleman serta pemerintah pusat. Dari total Rp 16 miliar yang diajukan, Pemkab Sleman menyetujui anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. Sedangkan pengajuan kepada pusat disetujui sebesar Rp 10,6 miliar. “Pemerintah pusat baru menyetujui termin pertama,” jelas Trapsi Senin (6/7).

Trapsi menambahkan, anggaran yang diajukan tersebut nantinya digunakan untuk penyiapan sarana prasarana pencegahan Covid-19. Mulai dari pengadaan masker, thermogun, hand sanitizer, tempat cuci tangan, alat pelindung diri (APD) sampai penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Trapsi, jumlah pemilih di setiap TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. Mengacu pada Pemilu 2019, di Sleman memiliki total 3.392 TPS . Namun karena pandemi, TPS yang sebelumnya harus dipecah jumlah pemilihnya agar tidak terjadi kerumunan. Dengan bertambahnya TPS, maka bertambah pula jumlah SDM yang bertugas. ”Berarti honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga bertambah,” ungkap Trapsi.

Mundurnya pelaksanaan Pilkada, juga berdampak pada bertambahnya pemilih pemula. Pasalnya, Pilkada yang rencananya dilaksanakan September, mundur hingga Desember. Otomatis ada penambahan warga yang berusia 17 tahun. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu breakdown Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Sedangkan untuk menjaga kesehatan dan keamanan seluruh elemen yang terlibat dalam Pilkada, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Terlebih, dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan jika sewaktu-waktu diperlukan. (eno/bah)