RADAR JOGJA – Optimistis bangkit dari bahaya Covid-19 terus digaungkan. Termasuk sosialisasi perubahan Perda 13/2015 Tentang Penanggulangan Bencana  untuk menekankan pencegahan dan penanganan pandemi dengan mengacu tujuh langkah pitulungan penanganan Covid-19.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menegaskan hal tersebut saat berdialog dengan perwakilan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)  dari 14 kecamatan di Jogjakarta. “Kerja bersama bergotong royong saling bantu berikan pitulungan agar benar-benar tangguh kala ada bencana, tuntaskan kerja memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Eko saat sosialisasi, Senin (6/7).

Ajakan optimisme agar semua elemen masyarakat Jogjakarta segera bangkit ini disampaikan saat dialog dalam forum Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana yang menghadirkan narasumber, Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantana dan Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko.

Eko menjelaskan, adanya program Kelurahan Tangguh Bencana sangat strategis dalam membangun kesadaran warga merespons bencana dan jalankan langkah mitigasi. Bersama elemen masyarakat yang lain. Elemen Katana bisa jadi pelopor dalam memastikan potensi sumber daya untuk penanganan bencana.

“Sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki, Katana kita dorong bisa berperan menjadi pelopor, agar kita segera bangkit,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantana sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ menyatakan, pemerintah daerah memasuki adaptasi menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19. Pihaknya telah melakukan beberapa simulasi terkait standar operasional prosedur di titik-titik keramaian dan objek wisata dan infrastruktur pendukung pariwisata.

”Memasuki new normal harus ada SOP, hotel, pariwisata, pusat perbelanjaan, kami lakukan simulasi. Ada evaluasi apakah infrastruktur cuci tangan, adanya tanda dan rambu petunjuk soal SOP, alur wisatawan, tempat duduk dll,” jelasnya.

Ada enam syarat penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 yaitu pemerintah daerah telah mampu mengendalikan penularan Covid-19. Kedua kapasitas sistem kesehatan bisa lakukan identifikasi, isolasi, pengujian dan pelacakan kontak hingga prosedur karantina bagi mereka yang terinfeksi.

Berkaitan dengan Perda 13/2015 memang dalam respons kebijakan soal penanganan menyesuaikan lagi aturan yang ada. Sosialisasi Perda 13/2015 berisi tentang Perubahan Atas Perda DIJ No 8/2010 tentang Penanganan Bencana. Nanti kalau ada perubahan, maka bencana non alam perlu disesuaikan dalam materi perubahan.

Semua harus siap bergotong royong. Usulan konkret saat ada revisi perda apakah inisiatif DPRD atau pemda DIJ, bencana non alam harus dimasukan, karena semua sudah bisa merasakan dampaknya bersama-sama. (kus/ila)