RADAR JOGJA – Pemerintah Daerah (Pemda) Bantul memastikan penyelenggaraan Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes) digelar tahun ini. Rencananya  hajatan ini akan dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis menuturkan, pihaknya telah menyusun draft penyelenggaraan Pilurdes ini. Dimungkinkan Pilurdes digelar sekitar minggu ketiga Desember. Namun, pemda belum dapat menetapkan jadwal definitifnya.”Karena memang pengumuman desa serentak harus tahun ini. Berapa pun tanggalnya tidak jadi masalah,” seru Helmi di Kompleks Parasamya, Kamis (2/7).

Menurutnya, jika tidak dilakukan tahun ini, penyelenggaraannya harus dilakukan dua tahun setelahnya. Yakni 2022. Tentu, masa jabatan akan semakin lama dan tidak relevan dengan anjuran pemerintah.

Dikatakan, tahun ini, pemda tak hanya sebatas pemilihan lurah. Tetapi juga pergantian antar waktu (PAW). Karena ada lurah desa meninggal dunia. Nah, untuk posisi lurah desa yang kosong ataupun pensiun,  sementara digantikan penjabat (PJ) yang saat ini mendusuki jabatan rata-rata kepala seksi yang ada di kecamatan tersebut.

PAW ini, ungkap Helmi, mekanismenya dilaksanakan dengan sistem musyawarah antara pamong desa dengan  Badan Pemerintah Desa (BPD). “Jadwal pilurdes sih sudah disusun. Cuma karena panitia tingkat kabupaten belum mengambil keputusan akhirnya jadwal masih menjadi draft,” kata mantan sekwan DPRD Bantul itu.

Dia mengatakan, jika penjadwalan sudah ditetapkan barulah akan dilaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan hingga desa untuk bersama-sama melakukan persiapan. Karena, penyelenggaraan di tengah pandemi Covid-19 ini harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Kepala Inspektorat merangkap Plt Asisten Bidang Pemerintahan Hermawan Setiaji mengatakan, pelaksanaan hajatan ini berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, tren kasus Covid-19 di Bantul. Jika kasus dinilai landai, sesegera mungkin hajatan ini digelar. Pertimbangan kedua berdasarkan arahan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Dikhawatirkan, jika pilurdes dilakukan lebih awal akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terlebih menjelang Pilkada.  “Ada 25 desa menggelar hajatan ini. Desa Selopamioro, satu di antaranya yang PAW,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Bantul Kurniantoro menyebut, Pilurdes dari 24 desa, satu di antaranya harua melaksanakan seleksi tambahan. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 / 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, tertera jika bakal alon lebih dari lima, harus dilakukan seleksi tambahan yang sifatnya tertulis. “Itu terjadi di Srimulyo, Piyungan. Sebab, ada tujuh bakal calon,” sebutnya. (mel/din)