RADAR JOGJA – Pemkab Kulonprogo menganjurkan masyarakat Kulonprogo melakukan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan ruminansia (RPH-R). Penyembelihan di luar RPH-R, harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpangan).

Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Kulonprogo Nomor 451/1919 tentang Ketentuan Pemotongan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah/2020 Masehi Dalam Situasi Bencana Covid-19. SE sudah ditetapkan dan diterbitkan pada 29 Juni 2020. Pada poin II huruf B SE disebutkan, tempat atau fasilitas di luar RPH-R yang akan digunakan sebagai lokasi pemotong hewan kurban harus mengantongi surat rekomendasi Distanpangan.

“Di luar RPH-R, penyembelihan hewan kurban harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Distanpangan,” ucap Kepala Distanpangan Kulonprogo, Aris Nugroho, kemarin (1/7).

Ditegaskan, surat rekomendasi menjadi semacam jaminan bahwa tempat pemotongan hewan kurban (halaman masjid, musala, atau ruang terbuka lainnya) bebas dari potensi penyebaran virus korona. “Tanpa surat rekomendasi, lokasinya akan kami survei, jika ternyata sudah baik (memenuhi protokol kesehatan) kami beri surat rekomendasi, jika belum baik, ya kami minta benahi dulu fasilitasnya,” tegasnya.

Dijelaskan, syarat memperoleh surat rekomendasi, masyarakat harus terlebih dulu mengajukan permohonan melalui online dan manual. Online bisa dilihat di website TaniKu Distanpangan Kulonprogo. Cara manual, bisa datang langsung ke pusat kesehatan hewan (Puskeswan) sesuai domisili pemohon.

Selain tempat pemotongan, tempat penjualan hewan juga harus mendapat rekomendasi dari Distanpangan. Prosedur mendapat surat rekomendasi itu sama dengan tempat pemotongan hewan. ‚ÄĚSemua harus memenuhi unsur protokol pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo menyarankan masyarakat melakukan pemotongan hewan kurban di RPH-R. Jika tidak bisa karena persoalan jarak atau sebagainya, tetap diperbolehkan asalkan mengikuti panduan pemotongan hewan kurban pada masa pandemi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun aturan dari kementerian pertanian yang membidangi peternakan tetap harus diindahkan. “Kalau jauh (dari RPH-R) bisa digelar sendiri berdasarkan panduan yang dikeluarkan Kementrian pertanian,” katanya.

Sementara itu pemkot tengah mengupayakan untuk memaksimalkan rumah pemotongan hewan (RPH) agar bisa menyembelih di tempat yang bisa dijamin higienitasnya. Hanya, kemampuan jumlah hewan yang disembelih terbatas yakni, baru 150 ekor dalam 3 hari. Padahal jumlah tempat penyelenggaraan di kota Jogja selama ini sekitar 440 panitia penyelenggara penyembelihan kurban.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jogja, Sugeng Darmanto mengatakan surat edaran Wali Kota terkait tata cara atau petunjuk teknis kurban masih berproses. “Intinya tetap harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” katanya. (tom/wia/bah)