PANDEMI Covid-19 di Indonesia telah membawa efek kejut terhadap berbagai sektor kehidupan. Sektor kesehatan yang dihajar habis-habisan. Hal ini juga merambat hingga perekonomian yang pontang-panting tak luput dari dampak Covid-19. Pelaku ekonomi gigit jari dengan kondisi pasar yang turun drastis akibat pembatasan ruang gerak sehingga berdampak pada nafas usaha mereka.

Nihilnya pemasukan selama Pandemi Covid-19turut membawa bayang-bayang sulitnya membayar utang kredit usaha yang telah mereka miliki. Kredit macet menjadi momok di depan mata, terlebih bagi pelaku usaha kecil.

Pelaku ekonomi produktif yang berdiri sendiri, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), harus memutar otak dalam menghadapi situasi sulit ini. UMKM menjadi salah satu elemen yang rentan makin terpuruk akibat Covid-19. UMKM selama ini telah berkontribusi besar dalam perekonomian nasional (99,9%) mendominasi jumlah usaha perekonomian nasional. Namun mirisnya, menurut hasil survey International Labour Organization (ILO) Indonesia pada April 2020, di antara 571 UMKM terdapat 52% UMKM yang kehilangan pendapatan hingga >50%, 63% telah mengurangi jumlah pekerja, bahkan 2/3 di antara UMKM tersebut harus berhenti beroperasi akibat pandemi. Oleh karena itu, untuk membantu UMKM bertahan di tengah pandemi, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dilansir dari laman kemenkeu.go.id, PEN dirancang sebagai program untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin serta dukungan terhadap dunia usaha, salah satunya adalah UMKM. Terhitung Rp 123,46 triliun dana APBN digelontorkan pemerintah untuk memberi nafas segar bagi UMKM.

Anggaran tersebut diberikan dalam subsidi bunga (Rp35,28 T), penempatan dana untuk restrukturisasi kredit (Rp78,78 T), belanja imbal jasa penjaminan (Rp5,00 T). Juga pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM (Rp1,00 T), PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (Rp2,40 T), dan penjaminan untuk modal kerja (Rp1,00 T).

Berdasarkan lima program PEN tersebut, subsidi bunga UMKM adalah yang masih dalam proses pematangan. Sampai saat ini (20/06/2020), penempatan dana subsidi bunga UMKM masih menunggu waktu dan diharapkan dalam waktu dekat dapat segera direalisasikan. Pemerintah menargetkan subsidi bunga/margin UMKM ini akan mampu menyasar 60,66 juta debitur.

Secara hukum, subsidi bunga UMKM tercantum dalam PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Subsidi Bunga UMKM tidak hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang memiliki utang usaha di bank umum saja, namun juga bank syariah dalam bentuk subsidi margin. Akan tetapi, tidak semua debitur UMKM akan mendapatkan subsidi. Hanya debitur UMKM dengan plafon Kredit/Pembiayaan (K/P) paling tinggi Rp 10 miliar yang berhak mendapat kesempatan.

Subsidi mulai berlaku sejak 1 Mei 2020 dengan besaran yang bervariasi. Debitur dari Perbankan dan perusahaan pembiayaan dengan pinjaman sampai dengan Rp500 juta, subsidi bunga sebesar 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk bulan kedua. Sementara yang memiliki pinjaman di atas Rp500 juta s.d. Rp10 Miliar mendapat subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan kedua.

Di sisi lain, debitur dari Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah  mendapatkan bunga dengan klasifikasi yang berbeda. Debitur dengan pinjaman Rp10 juta subsidinya sebesar beban bunga debitur, paling tinggi 25%. Peminjam kredit di atas Rp10 juta-Rp500 juta mendapat subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk bulan kedua. Sementara untuk pinjaman di atas Rp500 juta s.d. Rp10 Miliar, subsidi bunga sebesar 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan kedua.

Skema pelaksanaan Subsidi Bunga UMKM dimulai dengan penyampaian data debitur oleh OJK sebagai dasar pemerintah memberikan subsidi bunga. Penyalur kredit terdaftar OJK menyampaikan data debitur sesuai kriteria ke dalam SIKP (Sistem Informasi Kredit Program). Penyalur terdiri dari perbankan & perusahaan pembiayaan yang melibatkan 102 bank umum (Mandiri, BNI, dan BRI), 1570 BPR, 176 BPRS, dan 110 perusahaan leasing. UMi, Mekaar, PT PNMPT, dan Pegadaian yang merupakan BUMN Penyalur K/P, hingga 4 BLU dan 297 koperasi juga turut menjadi penyalur.

Debitur dalam data SIKP kemudian melakukan registrasi untuk dapat menjadi calon penerima subsidi. Nantinya Subsidi Bunga/Margin akan ditransfer ke Rekening Virtual debitur di bank yang ditunjuk pemerintah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening penyalur. Muara akhir dari pemberian subsidi ini adalah rekening penyalur, sehingga subsidi akan langsung mengurangi bunga utang debitur.

Regulasi pelaksanaan subsidi bunga utang UMKM yang panjang dan melibatkan banyak pihak, rawan akan celah penyalahgunaan. Jika tidak dilakukan ketaatan aturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang optimal. Ketergantungan pemerintah terhadap data OJK dan penyalur juga dapat menjadi boomerang jika tidak ada komitmen yang mengikat antar pihak. Bahkan bank pun perlu pengamanan lebih untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana yang dikelola.

Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan hingga pelaksanaan nantinya, pemerintah melibatkan berbagai otoritas serta aparat penegak hukum. KPK, BPK, dan Kejaksanaan turut andil dalam pengawasan program ini. Lembaga penjamin pun juga dilibatkan dalam pemeriksaan di lapangan nantinya. Mekanisme check and balances harus diterapkan untuk menjamin penyaluran dana tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Prinsip akuntabilitas juga harus dipegang teguh oleh pihak terkait agar moral hazard tidak timbul dalam dirinya. Terlepas dari berbagai peraturan mulai dari pemenuhan persyaratan oleh debitur dan Bank  terpilih sesuai peraturan yang berlaku hingga proses pertanggungjawaban, perlu adanya mitigasi lain. Monitoring dan evaluasi seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pihak terkait, namun juga masyarakat umum.

Masyarakat tentu ingin APBN digunakan dengan bertanggung jawab. Pada saat pelaksanaan nanti, diharapkan akan ada laman untuk mengakses update perkembangan program. Berapa banyak dana dicairkan dan seberapa tepat sasaran subsidi diberikan dapat diamati bersama secara real time. Kita berharap agar pelaksanaan subsidi bunga utang UMKM sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional ini akan tepat dalam membantu perekonomian Pengusaha UMKM, yang terdampak Covid-19. (ila)

*Penulis adalah Mahasiswa Prodi D III Kebendaharaan Negara PKN STAN.