RADAR JOGJA – Sejumlah elemen masyarakat tergabung dalam Aliansi Jogja Bersatu mendatangi DPRD DIJ, Rabu (1/7). Kepada Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana, mereka menyampaikan aspirasi menolak tegas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila  (RUU HIP). Mereka juga mendesak dicabutnya RUU tersebut dari program legislasi nasional (prolegna) serta mengusut inisiatifnya.

Hadir pula pada audiensi kali ini Marsda TNI (Purn) Yunianto Sudirman Yogasara yang pernah menjadi tenaga ahli bidang pengkajian ideologi di Lemhanas serta pernah menjabat Dansesko AU.

Melalui pernyataan sikap, aliansi ini menuntut dikembalikannya isi Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 sesuai aslinya. Selain itu juga menuntut membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan staf-staf khusus presiden serta membersihkan DPR RI dari unsur komunis yang ada di dalamnya.

Juru bicara Aliansi Jogja Bersatu Muhammad Suhud menyatakan amandemen UUD 45 jangan sampai terulang. Apabila RUU HIP dibiarkan terjadi, menurutnya satu per satu dasar negara Indonesia bisa hilang. Mengingat UUD 45 sudah diamandemen maka Pancasila dan NKRI harus dipertahankan. 

“Ini (RUU HIP) yang kedua hampir jalan. Muntup-muntup. Masak kita diam saja. Untung kita sadar sehingga bisa kita cegah. Lebih baik terlambat daripada tidak. Secara otomatis jika satu dan dua dibiarkan saja maka NKRI akan pecah,” kata Suhud yang juga yang juga ketua Paksikaton ini.

Dia mengaku ada perasaan mengganjal selama RUU itu belum ditarik.

“Ketuhanan Yang Maha Esa kok akan diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Seakan-akan Indonesia akan digiring menjadi milik sekelompok orang,” keluhnya.

Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara tegas menentang RUU HIP, Suhud berharap Jogjakarta mampu  menguatkan penolakan terhadap RUU tersebut.

“Insyaallah Jogja sebagai barometer Indonesia, apa-apa berjalan dari jogja Dwikora dan Trikora munculnya di Jogjakarta. Pembubaran PKI dulu berangkatnya dari Jogja. Mudah-mudahan dari Jogja untuk Indonesia,” kata dia.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. 

“Prinsipnya, DPRD DIJ sudah sepakat untuk secara bersama-sama melarang timbulnya paham komunis,” ujarnya. (sky/tif)