RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan daftar penerima insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) telah sampai ke tangan pemerintah pusat. Saat ini daftar tersebut tengah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Seluruh data adalah usulan dari setiap rumah sakit rujukan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aji tak menampik tahapan pencairan cenderung lambat. Walau begitu, menurutnya verifikasi data perlu dilakukan lebih teliti. Terlebih verifikasi data dilakukan langsung ke setiap rumah sakit rujukan Covid-19 agar insentif tepat sasaran. 

“Lama, lebih kepada kehati-hatian. Konsekuensinya semakin hati-hati semakin lambat, semakin kesusu semakin tidak valid. Ini tidak masalah kalau untuk verifikasi,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (29/6).

Tata urutan pengajuan berawal dari usulan masing-masing rumah sakit maupun pusat pelayanan kesehatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan verifikasi kewilayahan. Verifikasi wilayah tergantung status rumah sakit rujukan. Setelahnya baru diusulkan kepada Kemenkes.

“Kami posisinya mengusulkan sesuai masukan dari rumah sakit dan layanan kesehatan. Dinkes verifikasi lalu usulkan ke Jakarta (Kemenkes). Untuk verifikasi pusat bukan dalam kunjungan tapi lewat aplikasi yang mereka miliki,” katanya.

Ketua Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 Dinkes DIJ Yuli Kusumastuti menuturkan daftar usulan telah dikirim 10 Juni. Seluruhnya adalah nakes yang menangani secara langsung Covid-19. Untuk saat ini proses masuk tahapan verifikasi oleh Kemenkes. Sementara untuk jumlah tenaga medis yang diusulkan belum terhitung.

Terkait data, Yuli mengakui adanya perbedaan prosedur. Hanya saja dia enggan menjelaskan secara detil perbedaan tersebut. Inilah yang menyebabkan angka penerima insentif belum pasti. Terlebih usulan daftar insetif ini baru pertama kali dilaksanakan.

“Jumlah tenaga medis yang diusulkan kami belum hitung karena ada perbedaan prosedur. Kami hanya mengusulkan sesuai pedoman. Rumah sakit milknya provinsi dan rumah sakit swasta yang kelasnya B,” ujarnya.

Data rumah sakit, lanjutnya, tertuang dalam Peraturan Gubernur DIJ tentang Rumah Sakit Rujukam Covid-19. Setidaknya ada enam rumah sakit yang masuk dalam daftar ini. Diantaranya RS Grhsia, RS PKU swasta, RS Bethesda, RS Panti Rapih, dan RSA UGM. 

Dalam tahapan ini setiap Dinkes Kabupaten/Kota juga dapat mengusulkan data penerima insetif. Statusnya adalah rumah sakit yang berada di wilayah tanggung jawab masing-masing. Setidaknya ada 23 rumah sakit yang masuk dalam daftar Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Sardjito itu miliknya pusat, jadi langsung Kemenkes. Termasuk rumah sakit TNI/Polri itu juga milik pusat. Kalau yang kabupaten/kota diusulkan lewat Dinkes masing-masing wilayah,” katanya.

Yuli juga belum bisa memastikan kapan insentif cair. Dia menganggap terbitnya aturan cenderung mepet. Diketahui bahwa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang insentif nakes baru turun 27 April. Alhasil pendataan serba mendadak dan perlu waktu.

Penghitungan insentif berdasarkan akumulasi jumlah pasien positif Covid-19. Penerimanya adalah dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan nakes yang berhubungan dengan penanganan Covid-19.

“Dalam waktu cepat harus segera mengusulkan sementara guiden baru turun 27 April. Dihitung jumlah pasien, logikanya kalau semakin banyak pasien dirawat maka semakin banyak insentif diterima. Insentifnya itu perbulan, untuk Maret April Mei sesuai Permenkes,” ujarnya. (dwi/tif)