RADAR JOGJA – Pandemi Covid-19 dikhawatirkan dapat memicu masalah kependudukan seperti baby boom atau jumlah kelahiran yang tidak terkontrol, akibat berkurangnya penggunaan alat kontrasepsi. Untuk DIJ, fenomena baby boom diyakini dapat dicegah walaupun ada penurunan jumlah peserta KB aktif maupun baru.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIJ Ukik Kusuma Kurniawan menjelaskan, Januari hingga Mei terdapat penurunan capaian peserta KB baru sebanyak 10-12 persen. “Ada kekhawatiran akseptor KB mengunjungi fasilitas kesehatan akibat Covid,” katanya di Gedhong Pracimasono usai peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 Senin (29/6).

Namun, penurunan itu dikatakan masih terkendali dan cenderung dalam posisi aman. Sebab, bila berkaca pada provinsi lain, penurunannya jauh lebih tajam. “Bisa sampai 30, 40, bahkan 50 persen untuk penurnan peserta KB baru,” katanya.

Adapun untuk peserta KB aktif, berdasarkan catatan BKKBN DIJ masih terpantau stabil. Walaupun terjadi penurunan sebanyak 0,008 persen. “Tidak sampai satu persen. Ini sejalan dengan kebijakan nasional. Peserta KB aktif tidak boleh turun,” katanya.

Salah satu tujuan program KB adalah untuk menekan jumlah kelahiran yang tidak direncanakan. Sebab, hal itu dapat memicu masalah kependudukan lain. Misalnya tindakan untuk menggagalkan kelahiran dan penelantaran bayi yang berujung tingginya angka stunting. “Maka pemerintah membantu agar keluarga di DIJ tiap kehamilan untuk direncanakan,” jelasnya.

Ukik meyakini, fenomena baby boom tidak akan terjadi di DIJ. Ini berdasarkan perhitungan proxy indikator terkait kepesertaan KB yang dilakukan pihaknya. Lebih jauh untuk mencegah fenomena baby boom, dalam puncak peringatan Harganas, BKKBN mengelar pelayanan KB sejuta aksetor di seluruh Indonesia.

Untuk DIJ ditargetkan mencapai 8.150 aseptor dalam sehari. Menyasar peserta baru, ulangan, maupun ganti cara. Namun Ukik belum bisa menyebut jumlah pasti terkait peserta KB aktif yang ada di DIJ. Sebab, proses perhitungan masih dalam tahap konfirmasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIJ.

“Rata-rata angka persalinan per tahun di DIJ sekitar 42 ribu-43 ribu. Sekarang masih cek sementara kerja sama dengan Dinkes untuk mengumpulkan data,” tuturnya.

Terkait pencapaian bonus demografi, terus diupayakan melalui penataan kebijakan kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD). “Jadi tiap lima tahun bisa dipantau perkembangannya,” tuturnya.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X berharap, bonus demografi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan daerah. Puncaknya diprediksi terjadi pada 2030. Dengan perbandingan 100 orang usia produktif akan menanggung 44 orang usia nonproduktif. ”Jangan sampai kondisi sebaliknya, seorang pekerja menanggung dua sampai tiga orang sehingga beban penghasilannya berat dan tidak sejahtera,” tuturnya.

Pencapaian bonus demografi akan menghadapi banyak tantangan. Menyangkut pembiayaan dan kelembagaan. “Saya minta kabupaten/kota serius juga, jangan anggap BKKB tidak penting,”  tandas HB X. (tor/laz)