RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji tak mempermasalahkan pencabutan maklumat Kapolri. Dia meyakini Polda DIJ tetap bergerak bersama Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terutama dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 di tempat publik.

Menurutnya setiap warga memiliki tanggungjawab untuk menerapkan protokol Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kehadiran tim penegakan hukum sifatnya sekunder.

“Tak masalah (maklumat Kapolri) dicabut. Peran utama itu sebenarnya kedisiplinan personal. Bukan untuk selalu diingatkan, tapi harusnya atas kesadaran,” jelasnya ditemui Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (29/6).

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ ini tak melarang warga untuk berkumpul. Dengan syarat wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19, mulai dari mengenakan masker, physical distancing dan mencuci tangan.

Perpanjangan status tanggap darurat sendiri, menurut Aji akan percuma apabila masyarakat tak patuh. Dia berharap protokol Covid-19 menjadi norma baru dalam interaksi sosial

“Orang jaga jarak, pakai makser dan cuci tangan bukan persoalan tanggap darurat. Tapi ini menjadi gaya hidup sehingga tiga-tiganya harus ada. Walau besok sudah tidak tanggap darurat tapi (protokol) tidak dilaksanakan, itu tetap salah,” katanya.

Aji turut menyoroti meningkatnya angka imported cases. Beberapa catatan menunjukan sempat ada peningkatan kasus. Mayoritas pasien baru memiliki riwayat perjalanan luar DIJ. Alhasil memunculkan hipotesis penularan kasus berasal wilayah singgah.

Tak hanya imported cases, local transmition juga bisa terjadi sewaktu-waktu. Salah satu penyebabnya adalah kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Apabila penerapan physical distancing tak optimal, maka berpotensi menularkan Covid-19.

“Perilaku ini (protokol Covid-19) bisa dihentikan kalau tidak ada penularan Covid-19 lagi. Tentu kalau sudah ada vaksinnya. Lalu kalau berpergian keluar kota (Jogjakarta) harus menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto memastikan jajarannya tetap sejalan dengan Pemprov DIJ. Termasuk atas keputusan memperpanjang status tanggap darurat hingga 31 Juli. Pihaknya terus berkoordinasi terkait penerapan protokol maupun pengawasan di lingkungan.

Fokus pengawasan dan pendisiplinan adalah sejumlah titik keramaian. Terutama yang menjadi berkumpulnya banyak orang. Teguran akan diberikan apabila tak menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, physical distancing dan cuci tangan.

Perwira menengah tiga melati ini memastikan belum ada sanksi atas adanya pelanggaran. Namun dia mengajak masyarakat dan pelaku usaha turut aktif. Tidak sekadar menganggap diri sebagai penerap kebijakan.

“Kami dari Polda selaku bagian dari penanganan akan mendukung sepenuhnya. Tentu dalam waktu hingga 31 Juli memperkuat kembali menuju ke new normal. Wujudnya, penjagaan, pendisiplinan, supervisi tetap dilakukan,” katanya. (dwi/tif)