RADAR JOGJA – Memasuki musim kemarau, Pemkab Gunungkidul  langsung menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah setingkat kelurahan diminta melakukan pemetaan kerawanan. Ini penting dilaksanakan karena salah satu protokol kesehatan pengendalian virus korona adalah rajin cuci tangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edi Basuki mengatakan, peralihan musim hujan berganti kemarau terjadi sejak awal Juni. Gerak cepat pemetaan wilayah kerawanan penting dilakukan untuk pemberian bantuan tepat sasaran. “Siaga darurat kekeringan, SK (surat keputusan) sudah ditandatangani bupati bulan Juni ini. Artinya ke depan sudah pasti ada kekeringan,” kata Edy Minggu (28/6).

Terkait dengan pemetaan kerawanan, menurutnya pemerintah kalurahan bisa meneruskan dengan pengecekan sarana penampungan air hujan (PAH). Selain itu, juga diminta menyiapkan akses jalan yang sempat ditutup akibat pandemi virus korona (Covid-19). “Selama ini banyak jalan ditutup portal permanen. Kami tidak bisa menentukan (wilayah kekeringan), tapi dari bawah menyiapkan,” ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya memfasilitasi warga agar memiliki ketersediaan air ditengah pandemi sangat vital. Hal tetsebut dikaitkan dengan keperluan warga mencuci tangan. Dia berharap kapanewon berkoordinasi dengan lurah untuk membuat daftar wilayah kekurangan air. “Diantara wilayah memiliki anggaran sendiri untuk dropping, seperti Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Patuk, Gedangsari, dan Ponjong,” ucapnya.

Sejauh ini ada dua wilayah telah membuat peta wilayah kekeringan. Dua masing-masing Saptosari dan Semanu. Kapanewon Semanu meminta dropping air delapan tangki, sementara Samanu belum mengirim permintaan. “Pemkab menganggarkan Rp 740 juta untuk kebutuhan dropping air. Nilai ini lebih besar dibanding 2019 lalu sekitar Rp 500 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, Panewu Anom Girisubo, Arif Yahya mengatakan, areanya masuk dalam zona merah langganan kurang air bersih ketika memasuki musim kemarau.  Dari total delapan kalurahan, separuhnya telah mengajukan dropping air bersih. “Kami telah menyiapkan skema penanganan dropping. Memanfaatkan dana yang ada yakni sekitar Rp 90 juta. Jika tidak mencukupi, berkoordinasi dengan pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul,” kata Arif Yahya. (gun/bah)