RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) berharap target bonus demografi di DIJ terpenuhi. Harapannya skema ratio 44 : 100 terpenuhi secara optimal di 2030. Perbandingannya, 44 orang usia produktif dapat menghidupi atau membiayai 100 orang.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIJ mengubah strategi. Karena target angka produktif ini sangat berperan dalam pembangunan dan angka kesejahteraan di DIJ. Dia tak ingin angka rasio berkurang atau justru menjadi terbalik.

“Jadi perbandingannya satu orang menanggung anak belum kerja dan lansia tapi dengan beban rendah. Sehingga beban penghasilan tidak terlalu berat. Jangan sampai kondisi sebaliknya,” jelasnya, ditemui usai peringatan Hari Keluarga Nasional ke 27 di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (29/6).

Bonus demografi, lanjutnya, memiliki kaitan erat dengan angka kesejahteraan. Apabila tak terolah dengan baik, tentu dapat menjadi beban. Tak hanya bagi keluarga tapi juga pemerintah. Sehingga penting untuk terawasi sebagai modal dan penggerak pembangunan jangka panjang.

Dalam tatanan ini HB X meminta pemerintah kabupaten dan kota turut andil dengan kolaborasi kerja antarinstansi. Diawali dengan sinkronisasi data. Terlebih pemerintah memiliki keunggulan pendataan hingga tingkat padukuhan.

“Didesain dengan baik karena bonus (demografi) ini akan menghadapi tantangan kedepan. Terkait penguatan kelembagaan, dengan otonomi daerah, BKKBN di struktur daerah belum tentu sama cara pandangnya. Saya minta kabupaten kota serius juga membantunya. Jangan anggap BKKBN tidak penting,” pesannya.

Kepala BKKBN DIJ Ukik Kusuma Kurniawan memastikan program terimplementasi dengan baik. Salah satunya melalui program Bangga Kencana. Akronim dari pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana ini memiliki tiga rumpun utama.

Rumpun pertama terkait kependudukan. Dalam tatanan ini, kebijakan terfokus pada pencapaian bonus demografi di Jogjakarta. Angka total fertility rate (TFR) mendekati level ideal, 2,2. Sementara acuan nasional berada di level 2,1.

“Untuk net repoduction rate (NRR) sudah mencapai angka 0,9 sedangkan untuk idealnya NRR nasional 1. Kesimpulannya untuk data kependudukan di Daerah istimewa Jogjakarta itu pada posisi yang aman atau baik,” katanya.

Rumpun kedua adalah program keluarga berencana. Kondisi Jogjakarta, menurutnya, cenderung stabil untuk akseptor KB. Walau ada penurunan kisaran 10 persen hingga 12 persen. Penyebabnya adalah masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ukik memastikan penurunan bukan akibat penolakan program KB oleh akseptor. Tapi ada kekhawatiran tertular virus saat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data BKKBN DIJ, penurunan terjadi dalam rentang waktu Januari hingga Mei. Kurun waktu ini bertepatan dengan munculnya Covid-19 di Indonesia. Kondisi yang sama juga terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

“Capaian peserta KB baru hanya turun kurang lebih sekitar 10 persen sampai 12 persen. DIJ masih dalam posisi yang aman. Beberapa provinsi lain itu bisa drastis sampai 30, 40 bahkan 50 persen penurunannya,” ujarnya.

Rumpun program ketiga adalah ketahanan keluarga dan pembangunan keluarga. Ranah program ini juga turut menyoroti angka gizi buruk. Dampaknya adalah munculnya stunting. Imbas jangka panjang tentu bonus demografi untuk rentang waktu tertentu.

Ukik menuturkan kondisi ini hampir terlacak di seluruh Provinsi. Khusus untuk DIJ, ada tiga wilayah yang mendapat perhatian khusus. Mulai dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul.

“Program ketahanan keluarga berupa 1000 hari pertama kehidupan. Kebutuhan gizi anak harus terpenuhi dalam rentang waktu itu. Faktanya tiga kabupaten (Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul) memang ada kasus stunting. Ini jadi konsentrasi kami,” katanya. (dwi/tif)