RADAR JOGJA – Pada Minggu (15/3), Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengumumkan kasus pertama positif korona di DIJ. Lima hari berikutnya, HB X menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19. Sudah dua kali diperpanjang hingga 31 Juli nanti. Pada 27 Juni lalu, masa tanggap darurat bencana Covid-19 masuk hari ke-100.

Selama lebih dari 100 hari masa tanggap darurat, kasus di DIJ diklaim terkendali. Data di Posko Terpadu Penanganan Covid-19 DIJ, Minggu (28/6), tercatat kasus positif tercatat sebanyak 306 kasus. Bahkan Pemprov DIJ, pemkab serta pemkot di DIJ sudah mempersiapkan menuju new normal. Sebagai syarat penerapan new normal, organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mensyaratkan digelarnya tes massal. Rekomendasi WHO adalah tes swab dengan metode Polymerase Chain Reacton (PCR).

Dengan alasan masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan, masa tanggap darurat kembali diperpanjang. Tapi apakah Pemprov DIJ serta pemkab dan pemkot sendiri sudah disiplin dalam hal surveillance atau monitoring, seperti menjalankan tes massal dengan metode PCR?

“Saat ini sedang melatih tenaga medis untuk melalukan proses PCR,” kata Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi, kemarin (28/6). Tenaga medis untuk melakukan tes PCR diakuinya butuh keahlian khusus. Karena harus mengambil spesimen di tenggorokan.

HP mengakui, saat ini di Kota Jogja masih mengandalkan rapid diagnostic test (RDT). Pilihan itu karena pada awal pandemi, ada persoalan lamanya proses pemeriksaan kasus lewat PCR yang bisa mencapai lebih dari tiga minggu. Bahkan satu bulan untuk mengetahui hasilnya. Ini karena keterbatasan jumlah laboratorium tidak sebanding dengan jumlah yang diperiksa. “Pada saat itu kemudian pemerintah pusat menginisiasi dengan mendatangkan rapid test dan bahkan dianjurkan,” katanya kepada Radar Jogja Minggu (28/6).

Persoalan keterbatasan jumlah laboratorium meski secara perlahan teratasi. Ketika laboratorium tersebut ditambah persoalan lamanya waktu belum mengatasi semuanya. Ini karena bersamaan dengan kasus yang harus diperiksa juga semakin besar. “Dan kondisi lab bisa selesaikan waktu tiga sampai empat hari kan baru minggu-minggu ini saja. Maka pilihan PCR belum jadi prioritas,” jelasnya.

Apalagi biaya PCR lebih tinggi daripada proses RDT. Untuk satu kali pemeriksaan RDT berkisar Rp 250.000. Jika dua kali RDT antara Rp 500.000 – Rp 1 juta. Sedangkan biaya PCR minimal Rp 1,3 juta. “Jangan melihat permasalahan pilihan RDT atau PCR dilihat dari kacamata sekarang. Karena itu berproses dengan permasalahan waktu itu dan kemampuan pemeriksaan saat itu,” tuturnya.

Selama ini, pemkot sudah melakukan RDT dari screening atau acak dan tracing sebanyak 2.430. Hasilnya 65 reaktif, 2.375 non reaktif. Dan dilakukan PCR  51 orang, positif 15 dan dua negatif. Sementara, RDT yang mandiri dilakukan di laboratorium maupun rumah sakit oleh masyarakat sendiri dengan total 2.818. Hasilnya 66 reaktif dan 2.752 non reaktif. “Kemudian ada yang swab satu orang dan hasilnya negatif,” katanya.

Sedangkan proses PCR yang sudah dilakukan oleh Pemkot Jogja adalah 266 dengan hasil 38 positif dan 226 negatif. “Ini dua orang menunggu hasil,” ucapnya.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Gunungkidul, Dewi Irawati menyebut, standar pemeriksaan awal Covid-19 diawali dengan dua kali RDT. Pemeriksaan ulang terutama ditujukan bagi warga dengan hasil non reaktif. Meski demikian pihaknya belum bisa menyampaikan data jumlah orang yang telah menjalani RDT. Jika reaktif dilakukan pengambilan swab tenggorokan untuk PCR.”Kami tidak bisa memisahkan mana yang massal dan tidak (RDT). Karena tumpang tindih bisa bersamaan,” ujarnya.

Jika masyarakat ingin melakukan Rapid Test atau PCR dilakukan secara mandiri menurutnya bisa. Biayanya? sekitar Rp 300 sampai Rp 400 ribu untuk RDT. Sementara PCR sekitar Rp 2 juta. Baik RDT maupun PCR belum terkover BPJS Kesehatan. “PCR mahal, jadi kami selektif,” ucapnya.

Alasan yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman Joko Hastaryo. Pilihan menggunakan RDT dibandingkan PCR, dipengaruhi dengan perkembangan penanganan covid-19 di Indonesia. RDT menjadi pilihan karena penunjuk hasilnya yang cukup cepat dan ketersediaan alatnya yang cukup banyak. “PCR kehadirannya juga baru belakangan ini. Kemudian RDT juga lebih cepat dan simple,” ujarnya. “Namun ke depan tentu kami akan mengembangkan PCR agar bisa menjadi pilihan utama, saat ini total ada 600-an yang sudah kami tes PCR,” tambahnya.

Saat muncul klaster Indogrosir pun, Pemkab Sleman saat itu memilih untuk menggelar RDT. Saat itu ada sebanyak 2.617 rapid tes kit terpakai dengan temuan kasus reaktif sebanyak 138 orang dan 44 orang positif. “Tambahan kasus positif di Sleman juga banyak didominasi oleh pelaku perjalanan dan temuan orang tanpa gejala (OTG),” ujar Joko

Sedang Juru Bicara Penanganan Cobid-19 Dinas Kesehatan Kulonprogo, Banding Rahayu Jati mengatakan, untuk tes PCR karena ada keterbatasan kemampuan SDM yang mampu melakukan pengambilan swab sesuai standar, Kulonprogo baru memiliki empat orang yang mampu dan berada di dua RSUD. “Minggu ini telah dilakukan pelatihan kepada 44 petugas puskesmas dan Labkesda. Diharapkan bulan depan sudah bisa melakukan swab test karean SDM, perlengkapan dan laboratorium sudah siap,” ucapnya.

Karena itu, saat ini di Kulonprogo masih mengandalkan RDT massal. Sasarannya ke pasar dan swalayan yang dinilai memiliki potensi penularan tinggi. “RDT masih kami lakukan di wilayah Wates, Pengasih dan Sentolo. Hasil kajiannya sampai saat ini tidak berpotensi terjadi transmisi lokal,” katanya.

Di Bantul, RDT yang digalakkan oleh Pemkab Bantul bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat. Sebab hasilnya akan menunjukkan tren naik, turun, atau sudah tidak ada penambahan pasien positif Covid-19. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul dokter Sri Wahyu Joko Santosa, akrab disapa dokter Oki, sekitar 3.000 warga sudah di-RDT. Sehingga Pemkab Bantul sudah menggunakan sebanyak 6.000 RDT. “Swab masal targetnya 300 orang,” ujarnya.

Petugas meningkatkan agresivitas pengawasan, dengan menyasar orang atau populasi yang berisiko terpapar Covid-19. Hal ini berbeda dengan tanggap darurat pertama, di mana petugas hanya menunggu munculnya kasus untuk melakuka tidakan. “Mulai Mei, kami lebih agresif untuk menjaring populasi yang berisiko,” ungkapnya.

Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ Biwara Yuswantana menjelaskan, telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota terkait pelaksanaan tes swab massal. “Untuk sasaran uji swab, nanti wilayah yang lebih paham detailnya,” katanya.

Selain itu, upaya pendisiplinan masyarakat juga menjadi catatan. Sebab, masih banyak warga yang belum mentaati protokol kesehatan yang ada. “Akan digencarkan sosialisasi, edukasi, maupun patroli,” tambah mantan Kepala Bagian Pemerintahan Bappeda DIJ itu.

Sejauh ini DIJ memiliki tiga laboratorium tes PCR yang telah beroperasi secara optimal. Yakni laboratorium RS Akademi UGM dengan kapasitas 240 sampel perhari, RSUP Dr Sardjito berkapasitas sekitar 200 sampel, dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jogjakarta dengan kemampuan tes sedikitnya 150 sampel perhari.

Namun, khusus laboratorium BBTKLPP, selain menaungi wilayah DIJ juga menerima kiriman sampel dari Jawa Tengah. Sehingga kemampauan tes sampel PCR di DIJ menjadi 400 sampel dalam sehari. “Waktu pengujian bisa 24 jam atau 2-3 hari tergantung ketersediaan reagen dan antrian,” jelas Kepala BBTKLPP Jogjakarta Irene.

Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembajun Setyaningastutie mengaku siap memenuhi amanah dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan tes swab secara masif. Dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat infeksius di kawasan DIJ. Sebelumnya, Pemrov telah melakukan tes cepat masal untuk mendeteksi kasus baru di suatu wilayah. “(PCR) untuk mengetahui betul Covid-19 tingkat infeksiusnya sejauh apa,” tuturnya.

Namun ini perlu diimbangi dengan upaya pendataan. Sehingga warga yang telah menjalani PCR akan terdata dan terpantau dengan baik. “By name by addressnya akan kelihatan,” kata mantan Direktur RSJ Grhasia itu.

Terkait pemeriksaan RDT, hingga 22 Juni lalu terdapat 32.807 RDT yang telah disalurkan. Didistribusikan di 30 RS rujukan Covid-19, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, BBTKLPP Jogja, Kantor Kesehatan Pelabuhan DIJ, BPBD DIJ, dan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota. Hasilnya menunjukkan 31.325 non reaktif dan 1.219 reaktif.

Bagaimana dengan hasil tes PCR? “Sekitar 10-ribuan spesimen,” tutur Juru Bicara Pemprov DIJ untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih. Saat ini, pihaknya juga sedang melakukan pendataan pada pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan PCR. (cr2/gun/inu/tom/tor/wia)