RADAR JOGJA  – Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Standar Operasional (SOP) New Normal dinilai belum melibatkan kalangan buruh. Proses penyusunan perda tersebut saat ini telah mencapai tahap penyelesaian. Penyusunannya sebatas mendengarkan saran dan masukan dari asosiasi bisnis dan pariwisata.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Dani Eko Wiyono mengatakan, berdasarkan pengamatannya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan hak perlindungan kesehatan pekerjanya. Ini tentu saja membahayakan bagi buruh yang bekerja di tengah pagebluk Covid-19. “Beberapa pabrik tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan menerapkan protap kesehatan,” jelasnya saat beraudensi dengan pimpinan DPRD DIJ kemarin (26/6).

Terkait proses penyusunan SOP new normal, serikat buruh juga tidak pernah dilibatkan. Padahal Pemprov DIJ mengklaim telah menerapkan metode bottom up dalam penyusunannya. “Sampai saat ini tidak pernah mendapat undangan baik surat resmi email,” tambah Koordinator Aliansi Buruh Jogja Faisal Makruf.

Dani juga mempertanyakan sikap dan langkah Pemprov DIJ terkait penanganan masalah buruh di tengah pandemi. Sebab, tercatat ada 38 ribu pekerja yang terpaksa dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka membutuhkan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.”Bagaimana terkait bantuan sosial (bansos) buruh terdampak? DIJ dikatakan cukup bagus dalam pendataan dan pemberian bansos (bantuan sosial). Tapi di lapangan kami lihat tidak sama sekali,” kritiknya.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Ariyanto Wibowo menjelaskan, penyusunan Perda SOP new normal memang tidak melibatkan serikat pekerja. Karena Perda dikhususkan untuk mengatur upaya pelayanan masyarakat di tengah wabah dan penerapan protap kesehatan di lembaga dinas maupun tempat umum.

Kendati demikian, pihaknya telah menyiapkan protap kesehatan untuk perusahaan-perusahaan di DIJ. Namun upaya pengawasan terkait pelaksanaannya masih terkendala. “Penanganan terkesan lambat karena pengawas yang datang untuk mengawasi perusahaan langsung ada yang ditolak. Kami akan meningkatkan ketegasan,” paparnya.

Terkait bansos, Disnakertrans telah melakukan clearing data pada pendaftar program kartu prakerja. Hasilnya akan dijadikan rujukan untuk penyaluran bansos. Tercatat ada sekitar 38 ribu pekerja yang belum menerima manfaat program kartu pra kerja. “Hasil clearing data menjadi sekitar 6.000 an. Karena ada beberapa yang dobel (menerima bantuan), karena pendataan dilakukan serikat pekerja dan perusahaan,” jelasnya.

Namun penyalurannya masih menunggu keputusan final dari Pemprov DIJ. “Kami tunggu konsepnya akan berbentuk bansos atau semi bansos. Ada pelatihan dan bantuan,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Suharwanta mengatakan, masih ditemukan banyak persoalan tentang hubungan kerja antara perusahaan denga buruh. Apalagi kondisi Covid-19 dimanfaatkan sebagian perusahaan untuk tidak memenuhi hak buruh.

Suharwanta mendorong Disnakertrans untuk terus melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait pemenuhan hak dasar pekerja. “Juga meminta Disnakertrans lebih intensif untuk komunikasi dengan serikat agar persoalan bisa diselesaikan dan mencegah persolan yang sama muncul,” tuturnya.

Dia pun mendesak agar Pemprov DIJ dapat menyalurkan bansos secara lebih meluas. Terutama bagi buruh yang saat ini belum tersentuh. “Sehingga dampak Covid-19 bisa ditangani lebih baik dan tidak ada warga yang merasa diabaikan,” tutupnya. (tor/din)