RADAR JOGJA – Warga Padukuhan Nengahan Srandakan, Bantul, akhirnya dipertemukan dengan pihak-pihak terkait izin penambangan di Wedi Kengser, Kamis (25/6). Di antaranya perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Dinas Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ. Pertemuan tersebut menindak lanjuti peninjauan Ketua dan anggota DPRD DIJ di lokasi penambangan pada Kamis (18/6) lalu.

Ketua DPRD DIJ Nuryadi menegaskan legislatif tidak akan menyalahkan siapa-siapa atas terbitnya izin penambangan pasir menggunakan alat berat dan mesin sedot pasir.

“Posisi kami di tengah-tengah. Kita tidak sedang mencari masalah baru tetapi bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah ada. Harus ada sosialisasi ulang. Jangan sampai warga kami pecah hanya gara-gara ini,” ungkapnya saat memimpin pertemuan antara warga dengan instansi terkait, Kamis (25/6), di ruang rapat lantai dua DPRD DIJ.

Didampingi Sekretaris Komisi C DPRD DIJ Suparja, Nuryadi menyarankan pihak penambang segera bertemu warga setempat. Karena sebagian besar warga belum diajak berembug, termasuk pembicaraan mengenai kompensasi.

“Inilah pentingnya komunikasi antara penambang dengan warga maupun dinas terkait. Masa mau ketemu dinas saja harus lewat dewan,” ujarnya.

Warga menolak penambangan karena khawatir jembatan Srandakan yang menghubungkan Bantul dengan wilayah Kulonprogo ambrol. Selain itu, kerusakan bangunan penyangga dam yang tidak jauh dari lokasi penambangan juga dikhawatirkan semakin lebar.

Selain mempertanyakan masa berlaku izin penambangan selama empat tahun, warga juga khawatir alat berat mengeruk lahan sekitar Wedi Kengser hingga kedalaman 16 meter. Lahan tersebut selama ini digarap warga untuk keperluan pertanian dan peternakan.

Dalam pertemuan tersebut terungkap, BBWSSO hanya memberikan rekomendasi izin penambangan yang hanya boleh dilakukan pada palung sungai dengan jarak minimal 1.000 meter dari hilir. Penambangan tidak boleh dilakukan di bantaran sungai karena membahayakan tanggul yang berfungsi menahan air jika terjadi banjir.

Sedangkan menurut DLHK pihak penambang memiliki kewajiban memelihara sungai. Tanah yang diambil disisihkan tidak boleh dijual. Begitu penambangan selesai, tanah tersebut digunakan untuk reklamasi. (sky/tif)