SAAT INI dunia sedang dilanda ancaman yang sangat serius yakni dengan adanya  wabah Covid-19. Bagaimana tidak, per 5 April 2020 jumlah pasien corona di dunia mencapai angka 1,2 juta kasus dari total 206 Negara.

Tak terkecuali di Indonesia, data terbaru yang disampaikan Gugus Tugas Covid-19 melalui juru bicaranya Achmad Yurianto, tercatat jumlah pasien positif Covid-19 telah mencapai 2.273 pasien.

Sebenarnya, Indonesia tidak hanya sedang terjangkit wabah Covid-19, tetapi juga wabah kleptokrasi. Apa itu Kleptokrasi? Secara sederhana, keptokrasi bisa diartikan suatu negara yang diperintah oleh para pencuri.

Amich Alhumami mengatakan bahwa negara kleptokrasi adalah negara yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ditandai oleh keserakahan, ketamakan, dan korupsi merajalela (a government characterized by rampant greed and corruption). Tentu saja itu juga merupakan virus, ya, virus yang menyerang demokrasi.

Coba perhatikan bagaimana gerak-gerik negara selama masa pandemi Covid-19 ini, bukannya fokus terhadap penanganan pandemi malah berbuat sesuatu yang tidak-tidak. Contohya, dari legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah menari diatas penderitaan rakyat dengan melanjutkan pembahasan soal Omnibus Law. Padahal sebelumnya rakyat sudah melakukan demonstrasi di beberpa daerah untuk menolak Omnibus Law.

Perlu diketahui, Omnibus Law atau Undang-Undang sapu jagat itu pada dasarnya merupakan cara dari Negara untuk menciptakan iklim yang kondusif dan berdaya saing bagi investasi. Atas nama investasi kemudian dapat memperluas eksploitasi alam, merusak lingkungan hidup, bahkan bencana ekologis.

Hal itu terjadi karena ada beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bakal disapu oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja seperti Pasal 1 angka 35 tentang kewajiban industri mendapatkan izin lingkungan bakal dihapus dan diubah menjadi persetujuan lingkungan serta menghapus pasal 29, 30, 31 mengenai Komisi Penilai Amdal. Untuk kegiatan yang wajib memenuhi standar UKL-UPL, pemerintah pusat langsung menerbitkan Perizinan Berusaha ketika sudah ada pernyataan kesanggupan korporasi mengelola lingkungan hidup.

Omnibus Law ini juga berpotensi membuka peluang terjadinya Korupsi, karena dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini memuat beberapa ketentuan yang akan menghapuskan sanksi pidana bagi korporasi.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) juga mengingatkan DPR dan Pemerintah agar berhati-hati dengan penerapan konsep Omnibus Law. Omnibus Law memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi. Dengan kata lain dapat menjadi virus bagi demokrasi.

Bukan hanya di legislatif saja, di eksekutif pun demikian. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berupaya membebaskan narapidana korupsi dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dengan dalih pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam rapat resmi dengan Komisi III DPR melalui teleconference pada 1 April 2020.

Dalih tersebut tidak masuk akal, padahal narapidana sudah menerapkan social distancing di Rumah Tahanan. Justru apabila dikeluarkan malah kemungkinan dapat terkena virus tersebut. Dengan adanya hal tesebut Negara terlihat tidak berkomitmen dalam memberantas korupsi dan mencederai semangat reformasi.

Hal-hal yang sudah saya jelaskan diatas merupakan alasan Negara ini bukan hanya terjangkit Wabah Covid-19 tetapi terjangkit Wabah Kleptokrasi. Apakah mungkin sekarang Negara ini terjangkit wabah Kleptokrasi? Ya, mungkin saja. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY.