RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) mengeluhkan masih adanya data ganda kependudukan. Artinya integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum optimal. Ketidaksinkronan ini menyebabkan beberapa bantuan sosial (bansos) tak tepat sasaran.

Keluhan ini disampaikan saat video conference antara Gubernur se-Indonesia dengan pimpinan KPK dan Kemendagri. Dalam perbincangan digital ini juga terungkap adanya data ganda penerima bansos di DIJ. Baik milik pemerintah pusat, pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota.

“Dari pengalaman itu mohon data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) diverifikasi kembali agar valid, agar program bantuan tidak salah sasaran. Karena data itu selalu bertambah. Pengalaman kami, DIJ banyak yang dobel,” jelasnya saat video conference di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (24/6).

Pemprov DIJ, lanjutnya, telah berkoordinasi secara internal. Berupa verifikasi DTKS di tingkat pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Kaitannya adalah penggunaan APBD kabupaten/kota maupun dana desa. Sehingga penerima bansos dapat lebih merata.

“Kesepakatan kabupaten kota dibantu provinsi. Skema kami, diluar itu dibantu APBD kabupaten kota dan dana desa. Harapannya ada kemudahan dalam pola  pertanggungjawaban membagi tiga aspek. Mana kabupaten kota dan mana dana desa,” katanya.

Disisi lain skema verifikasi data oleh Pemprov DIJ mendapat apresiasi. Berupa cleanshing data dalam menghadapi data ganda. Hal ini disampaikan dalam video conference yang diikuti Gubernur se-Indonesia tersebut.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan cleanshing dilakukan secara triangulasi data. Tentunya antara data milik Kemensos, Pemprov DIJ, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa. Guna melacak adanya data ganda penerima bansos.

“Kami lakukan cleansing dan dapat apresiasi untuk dipakai daerah lain. Saat pertemuan dengan Kominfo dan Presiden, dijadikan contoh oleh Kominfo Jakarta (pusat) dalam rangka cleanshing data,” ujarnya.

Mantan Disdikpora DIJ ini membeberkan keluhan data ganda tak hanya terjadi di Jogjakarta. Dalam video conference tersebut beberapa Gubernur turut mengutarakan keluhan yang sama. Berupa ketidakvalidan DTKS antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Banyak gubernur mengeluhkan adanya ketidakvalidan DTKS. Pak Gubernur (HB X) juga menyampaikan kaitannya cleanshing sudah dilakukan. Ternyata banyak DTKS dobel nama. Satu NIK dipakai oleh lebih dari satu nama lalu NIK tidak masuk ke KK, banyak kami temukan,” katanya.

Pemprov DIJ, lanjutnya, telah melakukan evaluasi terhadap pendataan. Berlangsung sejak bansos pertama diluncurkan. Melibatkan Inspektorat dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku  penyalur bantuan. Adapula perwakilan pemerintah kabupaten dan kota. 

Hasilnya tidak ada penerima ganda bansos untuk program dari APBD provinsi. Walau begitu tetap ada beberapa nama yang turut menerima dana desa maupun bantuan dari kabupaten/kota. Evaluasi temuan berlanjut dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur DIJ terkait 

Bansos Tahapan Kedua.

“SK Gubernur untuk bansos tahap kedua karena ada beberapa yang berhak menerima tapi belum menerima. Tambahan tahap kedua sekitar 4.000 KK, dari 169 ribu KK. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dicairkan,” ujarnya. (dwi/tif)