RADAR JOGJA – Konflik antara PT Yogyakarta Inti Parama (YIP) dengan perangkat desa di Kecamatan Piyungan, Bantul sampai ke telinga Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

Perwakilan kedua pihak yang bertikai akhirnya dipertemukan di Kantor Gubernur DIJ Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (22/6). Tujuannya mencari solusi atas permasalahan kawasan industri Piyungan.

Kepala Bappeda DIJ Budi Wibowo menuturkan, konflik berawal dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam penyewaan tanah kas desa setempat. Permasalahan muncul di awal 2018, berlanjut hingga 2019 dan 2020. PT YIP selaku investor dianggap tak memenuhi kewajiban pembayaran sewa lahan.

“Antara desa dengan pihak investor PT YIP ada selisih terkait hak kewajiban sewa. Lalu menghadap pak Gubernur (HB X) dan diambil keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (22/6).

Budi menjelaskan, detail akar permasalahan. Setelah ditelusuri ternyata adendum kontrak awal kawasan industri Piyungan tak terselesaikan. Tepatnya sejak 2015, lalu 2016 kemudian 2017. Hingga akhirnya berlanjut pada tahun setelahnya.
Permasalahan terjadi untuk kawasan industri seluas 6,5 hektar. Sementara total lahan adalah 85 hektar dari izin lokasi.

Pada medio 2018 dilakukan perbaikan persil. Sayangnya revisi ini tak masuk dalam adendum kontrak baru.
“Dari 85 hektare izin lokasi, yang disewa hanya 6,5 hektare. Lalu 2018 ada pembetulan persik ternyata tidak dilakukan adendum. Alasannya ada persoalan hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Sehingga 2018, 2019 dan 2020 tidak dibayar,” katanya.

Dalam pertemuan ini, HB X meminta PT YIP melaksanakan kewajibannya. Berupa pembayaran sewa terhadap 6,5 hektare lahan. Selain itu, Pemprov DIJ juga menerjunkan Inspektorat untuk melakukan investigasi atas permasalahan ini. (dwi/ila)