RADAR JOGJA – Angka pengangguran di Gunungkidul bisa bertambah. Di antaranya karena para pemudik yang kesulitan kembali ke perantauan. Untuk kembali ke perantauan, mereka harus mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM) hingga rapid test, dengan biaya tidak sedikit.

Salah satu pemudik yang hingga kini masih tertahan di Bumi Handayani adalah warga Kapanewon Paliyan, Bekti Zuanidas. Dia mengaku pulang kampung sebelum Covid-19 mewabah. Tiba di tanah kelahiran sekitar Februari 2020. “Saya ingin kembali ke ibu kota. Tapi saya bingung membuat persyaratan balik ke Jakarta,” kata Bekti saat dihubungi Minggu  (21/6).

Dia sepakat, dengan mengikuti aturan new normal maka penyebaran virus korona dapat dicegah. Namun demikian, dampak ekonomi sangat terasa. Pihaknya memutuskan mencari rezeki ke luar kota lagi. “Kalau syaratnya rapid test, biayanya berapa. Lalu apa ada surat pengantar dari desa, saya belum tahu,” ucapnya.

Bekti berharap pemerintah daerah memberikan informasi mengenai persyaratan pergi ke luar kota. Keputusan balik ke Jakarta sudah bulat, karena selama ini mencukupi kebutuhan keluarga dari perantauan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penularan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul, Sumitro mengatakan,berdasarkan surat edaran (SE) dari Gugus Tugas Pusat, perjalanan dengan moda transportasi umum harus dengan rapid test dan PCR (polymerase chain reaction) untuk mendiagnosis Covid-19. “Rapid test berlaku tiga hari, PCR berlaku enam hari,” kata Sumitro.

Untuk keperluan itu, pemerintah belum bisa menyediakan karena terbentur aturan sehingga harus mandiri di rumah sakit. Pihaknya belum memiliki pertauran bupati tentang pelayanan kesehatan tersebut. “Kami masih menginventarisir fasilitas kesehatan yang bisa melayani itu seperti PKU, Panti Rahayu bisa melayani untuk rapid test. Kalau PCR baru Panti Rahayu,” ungkapnya. “Kami tidak berani memfasilitasi pelayanan tersebut karena belum ada perdanya,” lanjutnya

Untuk pelayanan tersebut BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses atau tidak dijamin. Itu artinya, jika masyarakat ingin melakukan rapid test atau PCR dilakukan secara mandiri. Biayanya? “Sekitar Rp 300 sampai Rp 400 ribu. Kalau PCR sekitar Rp 2 juta.”

Sementara itu, Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, SIKM bisa diakses secara online. Setelah mendapatkan form kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan. “Untuk memastikan keperluan apa ke luar kota dan ke puskesmas terkait dengan status kesehatan. Surat keterangan harus ada, cukup kalurahan yang menerbitkan,” kata Wakil Bupati Gunungkidul itu. (gun/pra)