RADAR JOGJA – Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengapresiasi langkah kepolisian dalam penegakan hukum dugaan penggelapan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bantul. Dia menilai korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa dan melukai rasa kemanusiaan.

Sejumlah kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan terjadi di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. Kasus serupa juga terjadi di Desa Sanden, Kecamatan Jetis. Seorang pendamping diduga menggelapkan dana bansos selama kurun 2017 hingga 2020.

Polres Bantul tengah memproses dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 8,85 juta milik dua keluarga penerima manfaat (KPM). Dilakukan oleh salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dusun Puron, Desa Trimurti, Srandakan, berinisial E.

Sebanyak lima saksi diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut. Dua di antaranya adalah pejabat di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul. Yakni Koordinator PKH Rini Natalina dan Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Jazim Ahmadi.

“Tangkap dan penjarakan maling bansos sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar ada efek jera. Kita dukung aparat penegak hukum bekerja. Masyarakat sedang susah kok ya masih ada yang korupsi,” ujar Eko Suwanto di sela rapat Komisi A DPRD DIJ dengan inspektorat, Jumat (19/6).

Inspektorat direkomendasikan untuk mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan bansos. Jika ditemukan indikasi pidana, lanjut Eko, dapat segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk diproses.

“Prinsipnya dana bansos tidak boleh dicolong. Bansos harus disusun dengan data dan fakta yang benar. Kami ajak masyarakat juga untuk awasi distribusi bansos agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi,” tegasnya.

Eko menambahkan, selain langkah hukum yang tegas, dia juga mendesak adanya evaluasi pelaksanaan penyaluran dana bansos di DIJ.

“Bansos yang dialokasikan untuk masyarakat harus bisa dipastikan tersalurkan dengan benar kepada seluruh penerima manfaat. Jangan sampai ada yang berlaku korup, di tiap prosesnya,” katanya. (sky/tif)