RADAR JOGJA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ Wawan Budianto memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jogjakarta siap. Dari jadwal awal 23 September menjadi 9 Desember. Tentunya dengan menambahkan protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai protokol baku.

Terkait kesiapan ada dua catatan penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Pertama adalah penambahan anggaran untuk ketiga kabupaten, Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berdampak langsung pada anggaran.

“Desain TPS tentu berubah, dari awalnya satu TPS maksimal 800 suara jadi 500 suara. Tentu ada penambahan TPS untuk mencegah konsentrasi berkumpulnya warga. Ini wujud physical distancing,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (15/6).

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 juga menyentuh penyelenggara pemilu. Tak hanya di tingkat Kabupaten tapi juga hingga tingkat kelurahan. Protokol berlaku baku, tegas dan disiplin untuk seluruh elemen penyelenggara pemilu.

“Berlaku untuk setiap tahapan, kami tentu tak ingin panitia penyelenggara terpapar Covid-19. Sehingga adaptasi protokol kesehatan juga berlaku dalam protokol pemilu tahun ini,” katanya.

Terkait penyelenggaraan telah dimulai hari ini (15/6). Penyelenggara ad hoc di ketiga Kabupaten, lanjutnya, telah terbentuk. Bahkan ketiga wilayah telah melantik setiap jabatan struktural panitia penyelenggara pemilu.

Berdasarkan data KPU DIJ, pasca pandemi, jumlah TPS di Jogjakarta menjadi 6253 unit. Jumlah ini masih bisa berubah setelah penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Untuk jumlah pemilih hingga saat ini terdata 2.160.932 pemilih.

Sementara untuk sektor anggaran kebutuhan mencapai Rp 74 Miliar. Kebutuhan tambahan skeitar Rp 32 Miliar. KPU DIJ mampu merestrukturisasi anggaran. Sehingga terjadi penghematan anggaran hingga Rp 4,4 miliar.

“Sehingga yang dibutuhkan sekitar Rp 27 miliar, detailnya Rp 8 miliar dari APBD masing-masing Kabupaten, kemudian Rp 11 miliar diajukan dibiayai oleh APBN. Satu TPS sekarang maksimal 500 pemilih, seperti Sleman itu tambah 2.000 dari awalnya 1.500 TPS,” ujarnya. (dwi/tif)