RADAR JOGJA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak tetap berjalan sesuai jadwal, 9 Desember. Hanya saja pesta demokrasi ini harus disertai dengan protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara hingga pelantikan kepala daerah terpilih.

Dia menilai DIJ siap menyelenggarakan pilkada serentak. Terutama untuk ketiga kabupaten, Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Kedatangannya ke DIJ dalam rangka melihat kesiapan. Mulai dari KPU DIJ, Bawaslu DIJ dan ketiga Kabupaten penyelenggara.

“Pilkada serentak tetap berlangsung 9 Desember 2020 tapi dengan protokol kesehatan. Pertimbangannya Pemerintah dan pemerintahan harus berjalan normal dari pusat hingga daerah termasuk dengan cara baru (the new normal,” jelasnya ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (15/6).

Dari pertemuan ini dia meyakini Jogjakarta siap menggelar pilkada serentak. Hanya saja dia berpesan agar protokol kesehatan Covid-19 berlaku ketat. Agar tak muncul kasus baru dari para penyelenggara maupun peserta Pilkada.

“Kami ingin daerah laksanakan pemerintahan secara normal bukan PlT (Pelaksana Tugas), sehingga Pilkada tetap berjalan. Jogjakarta, laporan dari daerah dan gubernur (HB X), secara praktis dan prinsip siap pilkada serentak 9 Desember,” katanya.

Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) tak mempermasalahkan pelaksanaan pilkada serentak. Jogjakarta, lanjutnya, memang telah menyiapkan diri atas pesta demokrasi. Walau ada sejumlah catatan terkait pelaksanaan di masa pandemi Covid-19.

“Kami siap melaksanakan karena perencanaan memang sudah dilakukan dan dimulai hari ini, 15 Juni, itu saja,” ujarnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengakui ada sejumlah perubahan drastis. Tak hanya anggaran tapi juga skema pelaksanan pilkada. Dari segi anggaran, Pemkab Sleman mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 11,5 miliar.
Anggaran tambahan tersebut guna mengoptimalkan pelaksanaan pilkada. Adanya protokol kesehatan Covid-19 menjadi alasan utama. Walau demi kesehatan, aspek ini turut membuat penganggaran membengkak.

“Kalau anggaran dulu sudah. Pemkab menambahkan Rp 5 miliar. Kami juga mengajukan anggaran sekitar Rp 11,5 miliar ke pemerintah pusat. Semoga bisa disetujui,” harapnya.

Secara teknis ada banyak perubahan pelaksananaan pilkada pasca pandemi Covid-19. Salah satunya penambahan tempat pemungutan suara. Kabupaten Sleman, lanjutnya, menambah sekitar 500 TPS. Kaitannya adalah penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Penambahan anggaran juga bertujuan mengoptimalkan protokol. Mulai dari masker, hand sanitizer dan kebutuhan lainnya. Mengingat rangkaian Pilkada serentak telah dimulai hari ini (15/6).

“Penyelenggara KPU dan diawasi Bawaslu. Kami backup kaitannya anggaran dan perangkat aparat kami pinjamkan. Intensitas rapat memang berkurang tapi TPS tambah 500 lebih,” katanya. (dwi/tif)