DAMPAK pandemi Covid-19 membawa persoalan krusial bagi seluruh negara di dunia. Saat ini masing-masing negara sedang berjuang menangani virus dan mengembalikan kestabilan negara di segala sektor.

Salah satu aspek penting dalam penanganan pandemi adalah komunikasi publik. Komunikasi publik penting dibangun agar masyarakat merasakan kehadiran negara dan tidak terjadi kepanikan.

Di Indonesia, pada awal kemunculan kasus Covid-19 komunikasi publik yang dilakukan pemerintah manuai kritik. Hal tersebut berkaitan keterbukaan informasi pemerintah atas kasus Covid-19 yang dirasa ditutup-tutupi dan bocornya dua pasien positif identitas pasien positif bahkan sampai ranah privasinya. Kejadian itu kemudian memunculkan penilaian buruk yang diberikan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) komunikasi media pemerintah dengan adanya 37 pernyataan blunder.

Selain itu, hasil survei INDEF atau Institute for Development of Economics and Finance  yang menyebut 66,28% masyarakat memberikan respon negatif atas komunikasi publik yang dibangun selama ini. Penilaian tersebut tentunya merupakan refleksi kinerja pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi. Selain itu, statement yang dikeluarkan pemerintah tentu berefek pada kemampuan masyarakat dalam menyikapi kasus Covid-19.

Di era 4.0 ini kita tidak memungkiri arus informasi menjadi tidak terbendung dan terkadang mengaburkan. Dalam hal ini kehadiran pemerintah diharapkan menjadi penyedia rujukan informasi yang akurat dan kredibel. Menurut Seeger (2020) setidaknya terdapat lima kunci komunikasi publik dalam menangani pandemi yaitu: sumber informasi yang kredibel, kejujuran dan keterbukaan, bertujuan membujuk orang mengambil tindakan antisipatif, disusun oleh para ahli, dan konsisten. Keterbukaan informasi menjadi penentu keberhasilan penanganan pandemi.

Dalam menciptakan komunikasi publik yang efektif, pemerintah perlu memfokuskan informasi pada upaya deteksi dini Covid-19. Prinsip komunikasi publik seperi keterbukaan, kesegeraan, konsistensi, dan akurasi juga harus tetap diterapkan dalam penyediaan informasi. Inovasi pencegahan juga dapat dilakukan dengan belajar dari keberhasilan negara lain. Seperti yang dilakukan oleh Singapura yang membuka riwayat perjalanan pasien tanpa mengungkap privasi pasien. Negara tersebut memandang bahwa transparansi riwayat perjalanan pasien berpengaruh terhadap penyebaran Covid-19.

Sampai saat ini belum tahu pasti kapan pandemi ini akan segera berakhir. Dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif menjadi kunci keberhasilan program kebijakan yang dibuat pemerintah. Tentu didukung oleh kerja sama yang baik antar lembaga pemerintahan. Beberapa saran ini dapat dilakukan dalam mendukung penataan komunikasi publik.

Pertama, perbaikan koordinasi dan penyamaan presepsi antara pusat dan daerah terkait data Covid-19. Upaya tersebut harus didukung oleh peran leadership yang kuat agar memastikan pejabat publik tidak memberikan statemen yang tidak sesuai dengan kewenangannya.  Kedua, penguatan media massa sebagai pusat informasi publik baik media digital dan media kovensional. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebagai kontrol dalam upaya mencegah adanya misinformasi dan disinformasi serta hoax.

Ketiga, peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan komunikasi publik yang kondusif. Masyarakat dapat aktif berperan dengan selalu menyaring informasi yang didapat. Serta senantiasa mematuhi kebjakan dan protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa Administrasi Publik UNY.