BEBERAPA hari yang lalu PLT Rektorat UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan peraturan baru mengenai Dana Pengembangan Institusi (DPI) bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021.

Pengeluaran kebijakan ini kemudian direspons oleh Aliansi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan membuat gerakan #KalijagaMenggugat karena dinilai akan memberatkan mahasiswa baru. Lagi-lagi, UIN SUKA kembali viral setelah beberapa kontroversi seperti cadar dan disertasi konsep Milk Al-Yamin.

Di sela pembahasan mengenai Covid-19 yang masih terus bergulir, Gerakan #KalijagaMenggugat sempat trending di media sosial Twitter, dan menjadi perbincangan di beberapa grup Whatsapp. Jiwa miskin mahasiswa memberontak di sini.

Ada yang dengan menggebu mendukung, ada yang merasa ini hanya pengalihan isu bahkan ada yang apatis karena sudah mahasiswa tingkat akhir atau mungkin bosan dengan politik kampus. Bahkan ada poster plesetan seperti, Rektorat PARAHSIH, UINSuKapitalis, FachrulBelumMendengar, dan beberapa poster lainnya.

Peraturan ini kemudian menjadi kontroversi lantaran memang idealnya tidak ada dana tambahan apapun selain UKT. Sepertinya mahasiswa UIN sangat sensitif terkait hal ini, berapapun kenaikan biayanya. Tapi di sini saya tidak akan membicarakan mengenai peraturan kontroversi ini ataupun mengenai kapitalisasi pendidikan yang digaungkan.

Sebelum lanjut, saya ingin disclaimer terlebih dahulu, ini hanya pemikiran sederhana dari seorang mahasiswa tingkat akhir yang tidak terlibat politik kampus. Ya, mahasiswa yang mungkin di-cap apatis dan tidak kritis oleh para aktivis di kampus. Padahal, bisa saja mereka aktif di isu-isu yang lain di luar kampus. Apa tidak ada isu lain yang diperhatikan?

Kembali pada aturan tersebut, mahasiswa baru yang diterima di jalur Mandiri diharuskan untuk membayar DPI sebesar 1.500.000 selama menjadi mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA, yang artinya selama empat tahun (bahkan banyak yang lebih lama) membayar hanya sekali biaya tambahan. Jika kita ambil rata-rata waktu kuliah S1 yaitu 4 tahun yang terdiri dari 1.460 hari dibagi dengan 1.500.000, maka didapatkan rata-rata mahasiswa membayar sekitar Rp. 1.027/hari.

Lah uang 1027 ini untuk beli cilok atau nasi kucing depan Kopma UIN saja tidak cukup, apakah sebegitu “memberatkannya”?.

Jangan ditanya mengenai smartphone, skincare, bensin, traktir doi, dll, kalah jauh mah dengan uang pengembangan institusi yang katanya sangat memberatkan itu. Entahlah, otak sempit saya merasa hal ini dibesarkan.

Disamping itu, PLT Rektor UIN Sunan Kalijaga Dr. Phill Sahiron, MA, juga mengeluarkan pernyataan bahwa pembayaran DPI ini bisa dibayarkan hingga semester 6. Jadi, mahasiswa baru punya waktu “menabung” selama 3 tahun untuk membayar DPI ini jika memang dirasa memberatkan. Ya, nabung Rp 1.500/hari selama 3 tahun cukuplah untuk bayar DPI.

Sebagai mahasiswa, saya sendiri pun sering mendengar keluhan mahasiswa terkait fasilitas kampus dan kenyamanan ruang pembelajaran, saya juga pun mengeluh. Ketika ada upaya untuk perbaikan fasilitas dengan menaikkan biaya kebanyakan menolak keras.

Giliran masalah  fasilitas membandingkan dengan kampus sebelah, lah jelas bedalah (nada ngegas). Biaya kuliahnya saja beda jauh. Jika ini untuk kebaikan bersama dan peningkatan mutu pembelajaran, apa salahnya sih? yaaa sekali lagi, ini pemikiran dari seorang mahasiswa biasa saja yang sudah bersyukur bisa kuliah murah dengan fasilitas seadanya.

Dan terkait nominal 1.500.000, saya iseng mencari perbandingan ke kampus lain. Kita ambil saja contoh kampus Universitas Dipenogoro misalnya, penetapan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) berkisar pada 10.000.000-45.000.000 (https://um.undip.ac.id/uploads/download/2020-SK_UKT_S1-STR.pdf) yang akan dibayar oleh mahasiswa jalur mandiri sekali selama masa studi, puluhan juta dong.

Saya tidak bisa membayangkan jika pihak rektorat meminta DPI sebanyak itu, bisa-bisa besok gedung kampus telah dibakar oleh masa mahasiswa. Wong diminta 1.500.000 saja sudah viral, apalagi puluhan juta. Jika mau dihitung, biaya uang Sumbangan pengembangan istitusi di UNDIP saja sudah sama dengan biaya total UKT selama 4 tahun pada beberapa program studi di UIN SUNAN KALIJAGA. Dan nominal itu berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan UIN yang meminta Rp 1.500.000.

Bukan niat ingin membandingkan atau bagaimana, hanya saja lihatlah juga ke kampus lain, jangan ditanya lagi kalau kampus swasta. Leher mereka tercekik membayar biaya kuliah. Kita bersyukur biaya kuliah tidak begitu tinggi. Entahlah, pemikiran sempitku mengatakan daripada mengurusi mengenai tambahan biaya yang tidak begitu besar, mengapa tidak fokus pada pengembangan diri dan prestasi? Toh ini jauh lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan kampus juga. Dan untuk mahasiswa tingkat akhir (termasuk aku), apa kabar Skripsi? Doi sudah nungguin tuh (bagi yang punya). Fokus ya, biar nggak bayar UKT lagi semester depan. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta