RADAR JOGJA – Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2020 dipastikan membengkak karena harus disesuaikan dengan protokol Covid-19. “Kami diminta untuk mempersiapkan protokol Covid-19, jelas ada penambahan anggaran,” ungkap Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Mestri Widodo.

Meski demikian, Mestri tidak dapat menyampaikan angka pasti kenakan jumlah anggaran. Dijelaskan, pemerintah pusat menambah jumlah anggaran Rp 500 miliar untuk dibagi kepada 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. “Berarti sekitar Rp 1 miliar untuk satu daerah,” paparnya.

Diungkapkan, draf yang disusun oleh KPU Bantul belum dapat dipublikasi. Dijelaskan, angka anggaran dapat bergeser menyesuaikan beberapa skenario yang disiapkan oleh KPU. “Angkanya terus bergeser, tapi penambahan Rp 1 miliar itu kurang. Sebanyak 21.000 petugas juga harus melakukan rapid test,” tambahnya.

Dikatakan, anggaran disesuaikan kembali demi ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan Covid-19, seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan termo gun. Guna mengurangi tingkat kepadatan pemilih, KPU Bantul menambahan tempat pemungutan suara (TPS). KPU Bantul awalnya menyediakan 1.537 TPS, dengan jumlah pemilih maksimal 800 orang. “Saat ini berubah, jumlah per TPS maksimal 500 orang. Jadi, kami harus menambah 700 TPS lagi,” sebut Mestri.

Kebijakan tersebut, dikatakan dapat mengurangi konsentrasi masa di TPS sebesar 7,5 persen. Selain itu, dapat mengurangi lama perhitungan suara, menjaga tingkat partisipasi, dan mengurangi aspek teknis.

Ketua Komisi A DPRD Bantul Muhammad Agusalim mendukung adanya penambahan dana kepada KPU dalam Pilkada Bantul. Protokol Covid-19 harus diperhatikan, namun, pemanfaatan anggaran juga harus dicermati. “Harus transparan terkait penggunaan anggarannya,” sebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu. (cr2/din)