COVID-19 menjadi bencana. Satu jengkal kaki saja virus ini keluar dari ”pintu rumahnya” sudah tak terhitung berapa banyak manusia yang menjadi korbannya. Tercatat per 16 Mei 2020 sudah ada 4,5 juta kasus dan 300 ribu kematian dalam ruang lingkup global. Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 sudah mencapai 16.496 angka dengan korban meninggal sebanyak 1.076 orang.

Tingginya jumlah virus Covid-19, dipastikan berasal dari percikan air liur (droplet) yang ditularkan antarmanusia. Akibatnya, bertemu dengan orang lain menjadi hal yang sangat berbahaya. Langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah melakukan physical distancing. Ditambah dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kita diimbau untuk menghindari kontak fisik dengan cara merumahkan dirinya sendiri.

Kebijakan PSBB mengakibatkan pemerintah harus memikul dan memenuhi tanggung jawabnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 55, pemerintah mengemban tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar orang yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung.

Dengan kata lain, pemerintah wajib memberi bantuan sosial (bansos) kepada setiap anggota masyarakat, kendati produk ini mengundang banyak perdebatan. Bansos ini idealnya didistribusikan secara cepat ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan. Apabila bansos disalurkan dengan lamban, bisa saja mengakibatkan orang-orang yang rentan meninggal seketika. Sungguh miris rasanya ketika melihat nyawa berlayangan bukan karena virus Covid-19, melainkan karena kelaparan.

Sayangnya, bansos tidak bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, lantaran pendataan masyarakat masih bersifat sangat prematur. Lihat saja laporan Ombudsman, dari menerima 387 aduan masyarakat terkait dampak pandemi virus Covid-19, terdapat 278 masyarakat yang mengeluhkan proses pembagian bansos yang tidak tepat sasaran.

Tidak hanya itu saja, pembagian bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa pun masih menemui kendala. Menurut Kemensos, BLT dana desa sudah diberikan kepada 74.953 desa di 6.543 kecamatan yang tersebar di 434 kabupaten dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, hanya 27.000 desa yang sudah melakukan pendataan terkait penerimaan BLT dana desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan bahwa pemerintah sudah memberikan BLT dana desa, namun belum disalurkan dari pemerintah daerah ke RT/RW karena kesulitan membedakan dana tersebut dengan dana bantuan desa lainnya.

Hal ini menunjukkan belum komprehensifnya pendataan masyarakat yang membutuhkan bansos. Tentu selama pandemi, ini menjadi kondisi yang gawat darurat, sebab sinkronisasi data penerima BLT dana desa dengan data masyarakat terdampak perlu dilakukan dengan cepat.

Maka dari itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh para stakeholder adalah melakukan pendataan bansos yang berbasis kearifan lokal. Gerakan pendataan ini nantinya mengharuskan seluruh elemen untuk memperjuangkan pendataan yang berlandaskan akar rumput.

Mengapa melakukan pendataan bansos berbasis kearifan lokal? Karena masyarakatlah yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Secara tidak sadar, masyarakat menyeleksi mana yang menjadi kebutuhan dirinya dan mana yang hanya keinginan belaka. Otomatis, masyarakat bisa menilai apakah dirinya miskin atau tidak. Proses alam inilah yang akan melahirkan pendataan bansos berbasis kemasyarakatan.

Pendataan bansos berbasis kearifan lokal ini, menuntut pendataan yang berkualitas, berkelanjutan, dan dilakukan secara bottom-up. Langkah konkretnya, pendataan berbasis kemasyarakatan dimulai dari pendataan masyarakat miskin atau masyarakat terdampak dengan door to door oleh RT/RW. Lalu, membawa hasil pendataan tersebut ke meja forum musyawarah desa untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Setelah forum musyawarah desa selesai dilakukan, data dikirim ke tingkat kabupaten agar memudahkan pendataan dan koordinasi antara desa dan kabupaten. Oleh karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan cepat, sistematis, dan berkelanjutan oleh kedua pihak. Jika penyerahan data tidak dilakukan secara proaktif dan tepat, maka kemungkinan terburuk yang terjadi adalah tumpang tindih data antara desa dan kabupaten.

Setelah data sudah tersinkronisasi dengan baik, data diteruskan ke pemerintah daerah (pemda) guna memetakan kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Manfaatnya tak lain membantu pemda dalam melihat daerah mana yang termasuk zona merah, zona cukup berbahaya, dan zona aman. Hal ini dapat memudahkan pemda dalam mengatur urutan wilayah prioritas dalam penyaluran bansos yang cepat.

Kemudian pemda yang sudah memperoleh data permintaan bansos yang akurat, nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menganggarkan kebutuhan masyarakat lokal.

Tentu saja, pendataan bansos tepat guna ini memerlukan kolaborasi antar stakeholder tanpa mengedepankan ego sektoral. Sebab komunikasi dan kerja sama yang baik, dapat membuat pendataan bansos bisa dilakukan dari satu pintu saja. Sehingga bansos bisa dibagikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. (ila)

*Penulis adalah mahasiswa semester delapan Teknik Fisika UGM.